Detik.com Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Hawaii, Amerika Serikat (AS). Namun, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyokot Edhy, Ngabalin tidak ikut diboyong ke kantor KPK.
Ngabalin menjelaskan terkait lawatan Edhy Prabowo ke AS. Menurutnya keberangkatan Edhy ke AS dalam rangka tugasnya sebagai menteri KKP untuk mengunjungi acara Oceanic Institute di Hawaii.
“Kemarin kita di Hawaii itu kan memang benar-benar luar biasa itu program. Jadi kami kan datang ke Oceanic Institute Hawaii. Itu melihat bagaimana, kan Hawaii pusat dunia untuk induk udang fanam yang luar biasa,” ucapnya Rabu (25/11/2020).
Ngabalin selalu bersama dengan rombongan Edhy Prabowo. Mulai dari Hawaii sampai kembali ke Jakarta.
“Iya, satu pesawat, satu tim, satu rombongan dari Jakarta, kemudian ke Hawaii. Satu agenda yang sama,” kata Ngabalin.
Saat tim dari KPK datang di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 01.00 WIB, Ngabalin sempat berkomunikasi dengan mereka. Dia ditanya oleh pihak KPK soal siapa saja yang termasuk dalam rombongan.
“Jadi Bapak Menteri, istri, dan beberapa dirjen kan jalan duluan, Bang Ali di belakang. Kata-katanya bukan ditangkap, tapi memang dia dimintai keterangan untuk memberikan keterangan terkait dengan data awal yang diperoleh oleh KPK,” ungkap Ngabalin.
“(Pihak KPK menyampaikan) tolong bantu untuk menunjukkan siapa orang yang dia perlu, dan Bang Ali tunjukin, ‘oh ini tim kami, ini rombongan, ibu ini rombongan kami’. (KPK menjawab) ‘oh iya, terima kasih, Pak Ngabalin’. Gitu aja,” imbuhnya.
KPK membawa 17 orang termasuk Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi. Iis adalah anggota Komisi V DPR RI.
Ngabalin menegaskan tidak ikut dimintai keterangan oleh KPK. Menurut Ngabalin, dirinya tak termasuk dalam daftar yang keterangannya dibutuhkan oleh KPK terkait kasus Edhy Prabowo.
“Kenapa Bang Ali tidak termasuk? Karena KPK punya dasar orang yang harus dimintai keterangan. Kan Bang Ali bukan pejabat pembuat komitmen, bukan pejabat pengguna keuangan, dan KPK punya data-data awal,” ujarnya.