Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendapat kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melalui akun Instagram @BEMUI_Official, Sabtu, 26 Juni 2021. Kritik tersebut berupa meme Jokowi dengan sebuah mahkota dan julukan Jokowi: The King of Lip Service.
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis akun tersebut.
Namun, kritikan BEM UI terhadap Jokowi tersebut justru berujung pada panggilan pimpinan BEM UI oleh pihak rektorat atau pimpinan kampus. Rektorat UI melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra beserta wakilnya Yogie Sani.
Dalam surat yang tersebar di media sosial tertulis bahwa Direktur Kemahasiswaan UI yakni Tito Latif Indra yang melayangkan panggilan tersebut.
“Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan BEM UI melalui akun medsos official BEM UI menggunakan poto Presiden RI. dengan ini Kami memanggil saudara,” tulis surat tersebut.
Padahal, Jokowi pernah mengatakan dirinya minta dikritik dan pemerintah akan menerima kritikan tersebut. Lantas, apa saja pernyataan-pernyataan Jokowi dan Istana yang meminta dikritik?
1. Jokowi minta masyarakat aktif sampaikan kritik
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Pada 8 Februari 2021 lalu, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik serta masukan terhadap kinerja pemerintah. Bahkan, ia mengatakan hal tersebut penting untuk penyelenggara pemerintahan agar dapat memperbaiki kinerjanya.
“Masyarakat harus aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI yang ditayangkan melalui YouTube Ombudsman, Senin, 8 Februari 2021.
2. Istana minta dikritik pedas
Ilustrasi Istana Kepresidenan Jakarta Pusat (IDN Times/Teatrika Putri)Di tengah perayaan Hari Pers Nasional pada Selasa, 9 Februari 2021, Sekretaris Kabinet Pramono Agung juga sempat meminta agar media terus menyampaikan kritik pedas kepada Istana. Bahkan, ia menilai kritik ibarat jamu untuk demokrasi yang lebih baik.
“Kita memerlukan kritik yang terbuka, pedas, dan kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan benar,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
3. Pemerintah tidak takut dikritik
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Menurut Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman kritik ibarat jantung demokrasi. Karena itu, ia mengatakan pemerintah menerima kritikan dari masyarakat, bahkan ia menyebut, pemerintah tidak takut dan tak pernah menggunakan buzzer di media sosial untuk menyerang para pengkritiknya.
“Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi,” ujar Fadjroel saat dihubungi IDN Times, Kamis, 11 Februari 2021.
“Pemerintah tidak punya buzzer. Media sosial saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres,” lanjut pria 57 tahun itu.
4. Istana klaim tidak ada yang ditangkap karena mengkritik
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Negara, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri) Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga mengklaim, Jokowi tegak lurus dengan demokrasi dan terus menerus memperbaikinya. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Jokowi mempersilakan rakyat aktif mengkritik pemerintah.
Ia pun mengklaim, tidak ada orang yang ditangkap karena mengkritik. “Tidak pernah ada orang yang ditangkap karena menyampaikan kritik. Saya bicara dengan humas kepolisian, kalau ada aduan-aduan, selalu ada upaya menemukan unsur-unsur pidananya,” kata Fadjroel dalam acara Mata Najwa bertajuk Kritik Tanpa Intrik yang disiarkan Trans7, Rabu, 17 Februari 2021.
5. YLBHI menilai banyak orang yang ditangkap karena mengkritik
IDN Times/Irfan FathurochmanSementara, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, apa yang dikatakan Jokowi memang baik secara formal. Namun, masyarakat menanti kebijakan apa yang selanjutnya akan ditentukan.
“Banyak sekali sebetulnya orang yang ditangkap karena kritik. Banyak sebelumnya orang-orang bertanya bahkan sesama aktivis, ‘Kira-kira kalau kita bikin meme ini ditangkap gak?’ Kekhawatiran seperti itu muncul,” kata Asfinawati, baru-bru ini.
Asfinawati menilai, pernyataan Jokowi itu hanya untuk menepis adanya ketidakberesan dalam pemerintahan. Ia menambahkan, berdasarkan temuan YLBHI, ada 3.000 lebih orang ditangkap karena mengkritik atau menyampaikan pendapat di muka umum.
“Dan (dari yang ditangkap itu) yang dibawa ke pengadilan sedikit sekali, itu bukti (penangkapan) sewenang-wenang,” kata dia.