Jakarta –
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada akhir Mei lalu telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak perlu membahas kebijakan yang lalu, saatnya konsentrasi pada PPKM darurat yang kini diberlakukan.
“Saat ini kita semua punya konsentrasi penuh pada pemberlakuan PPKM Darurat sebagai solusi yang baik untuk memutus mata rantai pergerakan virus dan varian baru, tugas dan kewajiban pemerintah jelas untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan seluruh rakyat harus tunduk dan patuh pada protokol kesehatan dan semua regulasi yang ada,” kata Ngabalin, saat dikonfirmasi, Senin (5/7/2021).
Ngabalin mengatakan pemerintah juga memberlakukan kebijakan dilakukannya PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali untuk memerangi pandemi COVID-19. Meski begitu, ia meminta tidak perlu lagi membahas kebijakan yang sebelumnya, sebab menurut Ngabalin, lebih baik move on melihat penerapan PPKM darurat selama 14 hari ke depan.
“Kita nggak usah setback lagi, sekarang kita hadapi dan kerja bareng melihat 14 hari ke depan, ini ujian berat kita sebab kalau kita berhasil 2 pekan ke depan itu artinya pandemi ini segera kita mendapatkan sebuah perubahan yang signifikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengatakan penerapan PPKM darurat maupun PPKM Mikro oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan dari semua daerah, tidak hanya berdasarkan 1 daerah saja. Oleh karenanya ia meminta jangan mengganggu konsentrasi pada penerapan PPKM darurat.
“Kembali ke PPKM Darurat atau PPKM soal mikro yang diputuskan pemerintah di Jawa dan Bali atau di daerah lain tentu berbeda-beda karena semua kebijakan yang diambil pemerintah tidak bisa satu kebijakan itu bisa mewakili semua daerah atau kabupaten kota (one solution fits all) karenanya terkait dengan PPKM darurat Jawa dan Bali sekali lagi harus menjadi konsentrasi full kita semua jangan lagi ruang publik diisi dengan penyataan-pernyataan sampah dan mengganggu konsentrasi kita semua pada PPKM Darurat ini,” ujarnya.
Ngabalin menyebut penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali termasuk DKI Jakarta hingga saat ini cukup berhasil. Dia berharap selama 2 minggu ke depan masyarakat mau bekerjasama.
“Saya menghimbau agar mari kita memberikan terus pencerahan kepada masyarakat agar suasana ini terus dipertahankan sampai 2 pekan mendatang. Sehebat apapun pemerintah tidak akan mungkin agenda ini bisa berjalan dengan hasil yang maksimal kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Hentikan semua kicauan yang mengotori ruang publik,” ungkapnya.
Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Mei lalu telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan. Usulan tersebut dilakukan atas prediksi lonjakan kasus COVID-19, tetapi ditolak pemerintah pusat.
“Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN,” kata Pandu Riono, dalam akun Twitter-nya, yang dikutip Senin (5/7/2021).
Pandu telah mempersilakan cuitannya dikutip. Pandu mengatakan awalnya tim epidemiolog telah menyampaikan usulan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menkes Budi Gunadi Sadikin agar dilakukan lagi pengetatan. Hal itu seiring dengan lonjakan jumlah kasus COVID-19 pasca-Lebaran.
Usulan itu telah disampaikan Pandu berdasarkan kajian tim epidemiolog ke Anies dan Budi Gunadi sejak akhir Mei 2021, lalu Anies dan Budi juga menyampaikannya ke pemerintah pusat. Setiap minggu Pandu mengirimkan data kenaikan grafik dan prediksi lonjakan kasus.
“Supaya kita mengantisipasi supaya lonjakannya jangan terlalu tinggi karena kan adanya varian baru dan mudik yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Kemudian mengamati sudah ada lonjakan di Jawa Tengah Kudus, di Jawa timur di Bangkalan, saya berkali-kali kok ngusulin, hampir setiap minggu saya tunjukin grafiknya meningkat lagi ke Pak Menkes dan Pak Anies,” kata Pandu.
Pandu mengatakan ia memberi masukan ke Anies dan Budi Gunadi untuk segera dilakukan pengetatan karena diprediksi akan terjadi lonjakan kasus pada Juni. Tak hanya itu, dia juga mempertimbangkan kapasitas rumah sakit yang bisa saja penuh.
“Pak Menkes bilang kita usahakan ya, kita sampaikan usulnya biasanya…. ‘Oh belum, belum… ya kemudian kita usahakan terus’. Pokoknya tiap minggu kita sampaikan terus, tiap minggu saya buat grafik baru tentang kurva pandemi,” tuturnya.
Simak juga ‘Kritikan Epidemiolog UI soal Pro-Kontra Obat Ivermectin’:
(yld/fjp)