Jakarta –
PKS mengomentari klaim Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keinginan pengusaha agar penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur. PKS menilai keinginan itu melanggar konstitusi.
“Pertama, konstitusi tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan tiap lima tahun. Karena itu, ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Mardani mengatakan perubahan masa jabatan bisa dilakukan dengan melakukan amandemen. Dia menyebut amandemen sulit dilakukan saat ini.
“Kecuali kita mau amandemen. Yang berat dilakukan saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani menilai masih banyak tokoh yang mampu memimpin. Jadi, menurutnya, 10 tahun sudah cukup bagi Jokowi menunjukkan kapasitasnya.
“Kita mesti percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Hingga tahun 2024 Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau. Ketiga, semua fokus melaksanakan tugas dengan ikut aturan main yang sudah dibuat,” ucapnya.
Sebelumnya, klaim itu disampaikan Bahlil untuk mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1/2022).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
“Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya,” katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” katanya.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia.
(eva/gbr)