Jakarta, IDN Times – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak berminat jabat presiden tiga periode.
“Presiden patuh pada konstitusi yang mengamanatkan bahwa seorang presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, paling banyak satu kali masa jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UUD 1945. Presiden berharap ketentuan tersebut harus dijaga bersama-sama,” kata perempuan yang akrab disapa Dani ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tidak Mendukung Jabatan Presiden 3 Periode
1. Aturan dalam UUD 1945 dan pernyataan Jokowi tolak 3 periode harus jadi navigasi demokrasi
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara) Dani menyebut penegasan Presiden Jokowi soal menolak jabatan tiga periode dan juga telah diatur dalam UUD 1945, harusnya menjadi kiblat demokrasi untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Apa yang telah diatur dalam UUD 1945 dan penegasan Presiden Jokowi cukup menjadi navigasi demokrasi bahwa Pemilu tetap digelar secara periodik sesuai amanat konstitusi,” ucap Dani.
Baca Juga: Istana Kembali Tegaskan Sikap soal Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
2. Siklus pemilu tetap 5 tahunan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri) Dia pun mengatakan pihak Istana tetap memposisikan pemilu (pemilihan umum) sebagai siklus 5 tahunan. Menurutnya, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang sah.
“Ini merupakan salah satu wujud capaian pelembagaan demokrasi yang perlu terus dirawat,” kata wanita
Saat ini, KPU, DPR, serta pemerintah tengah membahas jadwal dan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pembahasan ini dimaksudkan agar mandat konstitusi untuk pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali dapat dilaksanakan dengan baik.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Masyarakat Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode
3. Bahlil sebut pengusaha ingin jabatan presiden hingga 2027
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan wacana penundaan Pemilu 2024. Dia menuturkan ada suara dari para pengusaha yang menginginkan jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil mengatakan para pengusaha baru akan pulih dari dampak pandemik COVID-19, sehingga mereka merasa berat jika proses pemulihan terhambat dengan proses politik yang akan berjalan menuju 2024.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ungkap Bahlil pada acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).