Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tak sepakat Nusantara dijadikan sebagai nama calon Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Ia justru mengusulkan IKN bernama “Jokowi”, mengambil nama dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon. Dia menganggap Nusantara tidak cocok menjadi nama ibu kota baru.
“Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada Wawasan Nusantara,” ujar Fadli melalui cuitannya yang dikutip IDN Times, Selasa (18/1/2022).
“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’. Sama dengan ibu kota Kazakhstan ‘Nursultan’ (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev),” katanya.
1. Nama Nusantara untuk IKN pilihan Jokowi
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta) Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sudah menetapkan Nusantara sebagai nama IKN.. Dia mengatakan, nama tersebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.
“Mengenai nama ibu kota, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres (surat presiden) itu, tapi kemudian ditahan dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” ujar Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Baca Juga: Nusantara Bakal Jadi Nama Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan
2. Nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal luas
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta) Suharso menjelaskan Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru karena dianggap sudah dikenal luas, termasuk dunia internasional. Sehingga, Nusantara tidak akan menjadi pertentangan di masyarakat.
“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ucapnya.
3. Pansus sebut IKN tak akan bebani APBN
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta) Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan IKN tak akan membebani APBN.
“IKN ini tidak membebani APBN, di dalam rapat panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi, tidak ada yang mengatakan IKN dibebankan ke APBN. Itu bukan berarti negara tidak ada mengeluarkan anggaran, tetapi sifatnya tidak akan membebani APBN,” kata Junimart dilansir ANTARA.
Ia menyebut pemerintah sudah memiliki solusi untuk pendanaan IKN baru. Namun, dia tak menjelaskan solusi apa yang dimiliki pemerintah.
“Kalau ditanya dari mana? Tentu pemerintah sudah punya solusinya untuk itu. Ini yang akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang dan diatur dengan Peraturan Presiden nantinya,” imbuhnya.
Baca Juga: RUU IKN Bakal Disahkan Hari Ini, RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR