Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk melunasi seluruh tagihan rumah sakit yang sampai saat ini masih ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah diketahui masih memiliki tagihan yang harus dibayar untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu.
“Selanjutnya bapak presiden meminta agar tagihan rumah sakit untuk diselesaikan oleh menteri keuangan dan ini akan diselesaikan menteri keuangan secara bertahap termasuk mempersiapkan DIPA-nya,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).
Baca Juga: Kemenkes Bayar Tunggakan Insentif Nakes, Total Rp5,8 Triliun
1. Tagihan rumah sakit sebesar Rp23 triliun
Ilustrasi nakes di ruang IGD (ANTARA FOTO/Fauzan)Tagihan rumah sakit yang masih belum dibayarkan pemerintah saat ini sebesar Rp23 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 membutuhkan biaya yang tidaklah murah.
“Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kita bayar dari perawatan di tahun 2021,” ucap Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).
Baca Juga: Cair, Kemenkes Bayar Tunggakan Rumah Sakit Rp22,8 Triliun
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Tagihan akibat melonjaknya kasus COVID-19 pada pertengahan 2021
Ilustrasi Lonjakan Kasus Virus COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama) Masih banyaknya tagihan perawatan pasien COVID-19 yang belum dibayarkan, tak terlepas dari lonjakan kasus akibat varian Delta pada pertengahan tahun lalu. Hal itu membuat pemerintah mesti merogoh kocek dalam-dalam demi menganggarkan dana penanganan kesehatan masyarakat.
“Belanja kesehatan akibat naiknya Delta terutama untuk perawatan, kami sudah keluarkan hampir Rp94 triliun untuk membayarkan masyarakat kita yang dirawat akibat COVID,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Kemenkes Bayar Tunggakan Insentif Nakes Wisma Pademangan Bertahap
3. Belanja negara dari APBN banyak untuk penanganan kesehatan
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Sri Mulyani mengakui, sepanjang 2021 lalu belanja negara dari APBN memang paling banyak untuk penanganan kesehatan akibat pandemik COVID-19. Tak heran jika dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) paling besar dianggarkan untuk penanganan kesehatan.
“Sehingga kita bisa melihat bahwa COVID is so expensive. Itu baru dari perawatan saja, belum termasuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani.