Dua partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PKB dan PAN, setuju Pemilu 2024 ditunda. PPP, yang tergabung dalam koalisi, masih meminta pandangan pakar soal usul penundaan Pemilu 2024.
“Kami masih meminta pandangan pakar, mulai pakar hukum, politik, ekonomi, sosial, terkait opsi tersebut,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Diakui Awiek, untuk menunda Pemilu 2024 memang diperlukan amandemen konstitusi di MPR RI. Namun, lagi-lagi Awiek menyinggung soal usul ongkos Pemilu 2024 yang dinilai besar.
“Yang jelas, penundaan pemilu harus mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Kalau melihat dari pembiayaan pemilu yang diusulkan KPU Rp 84 T, belum lagi Bawaslu, tentu sangat mahal di tengah kondisi ekonomi sekarang ini,” ujarnya.
Sejauh ini, sikap yang cukup tegas ditunjuk PDIP dengan menolak usul penundaan Pemilu 2024. PPP hingga kini masih menggantungkan sikapnya.
“Maka dari itu, pandangan dari pakar kami perlukan agar menghasilkan pandangan yang komprehensif,” imbuhnya.
Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya setuju gelaran Pemilu 2024 ditunda sesuai usul Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Zulhas mengutarakan sejumlah alasan di balik keputusannya tersebut.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: