Mayoritas partai politik koalisi dan oposisi tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan penundaan pemilu menyebut akan tetap mendiskusikan usulannya ke sejumlah ketum partai politik lainnya.
“Kan semua ketua umum kita ajak bicara,” kata Cak Imin di Makassar, Rabu (2/3/2022).
Penundaan pemilu dapat dilakukan dengan cara amandemen UUD 1945. Cak Imin mengatakan opsi melakukan amandemen masih dalam tahap diskusi dengan parpol lainnya.
“Itu nanti kita diskusikan, kita sedang mengusulkan (penundaan pemilu) dan nunggu tanggapan para ketua umum. Nanti kita lihat dulu reaksi ketua umum belum kita lihat semua,” ucapnya.
Ada beberapa alasan bagi Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu. Kemajuan ekonomi dan adanya stagnasi politik menjadi alasan dia mengusulkan penundaan. Cak Imin juga mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Istana Kepresidenan.
“Belum, baru ketua umum baru nanti setelah ketua umum bagus, baru Istana,” ujar dia.
Waketum Partai Gerindra Sugiono sebelumnya bersuara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024. Sugiono menegaskan Gerindra taat terhadap konstitusi.
“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono kepada wartawan, Rabu (2/3).
Sementara itu, Ketum NasDem Surya Paloh juga angkat bicara terkait usulan penundaan pemilu yang dilontarkan tiga ketua umum partai politik koalisi Presiden Jokowi. Tidak ikut ketum yang lain, Surya Paloh tegas menolak wacana tersebut.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.