Jakarta –
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mempertanyakan sikap segelintir Ketua Umum parpol yang menyuarakan wacana penundaan gelaran Pemilu 2024 mendatang. Anwar Hafid menegaskan DPR bersama pemerintah dan KPU sudah satu suara dan ketok palu gelaran Pemilu pada 14 Februari 2024.
“Pemerintah, DPR, dan KPU sudah sepakati bersama tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilakukan Pemilu dan Pilpres, dan tetap UU Pilkada tidak dilakukan revisi sehingga akan dilaksanakan Pilkada 27 November 2024,” kata Anwar Hafid dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/3/2022).
“Tidak ada satu partai politik pun yang menolak tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu, namun ini kok tiba-tiba wacana ketua umum beberapa partai mewacanakan penundaan?” ujarnya. Anwar mengungkit soal tak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak penetapan tanggal Pemilu tersebut. Lantas dia mempertanyakan usulan penundaan pemilu yang tiba-tiba muncul dari elite parpol yang punya kursi di parlemen.
Anwar menyebut, jika saja konstitusi diubah dan memperbolehkan perpanjangan masa jabatan presiden, dia tetap tak sepakat soal wacana 3 periode. Dia mendorong anggota Dewan memiliki sikap tegas yang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden itu.
“Kalaupun konstitusi diubah dan membolehkan perpanjangan masa jabatan, saya tidak mau tiga periode. Saya kira ini harus menjadi sikap bersama para anggota Dewan untuk menegaskan penolakan terhadap wacana perpanjangan kekuasaan dalam bentuk apa pun,” katanya.
Untuk diketahui, tiga fraksi di DPR RI setuju pemilu ditunda. Ketiga fraksi tersebut adalah Partai Golkar, PKB, dan PAN.
Sementara itu, yang menolak pemilu ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi adalah PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS.
Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya dicetuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Wacana penundaan pemilu ini bakal bermuara terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di DPR:
Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:
– Partai Golkar: 85 kursi
– PKB: 58 kursi
– PAN: 44 kursi
– Total: 187 kursi
Koalisi Tidak Setuju:
– PDIP: 128 kursi
– Partai Gerindra: 78 kursi
– Partai NasDem: 59 kursi
– PPP: 19 kursi
– Total: 284 kursi
Oposisi Tak Setuju:
– Demokrat: 54 kursi
– PKS: 50 kursi
– Total: 104 kursi
Dengan demikian, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibanding pendukung penundaan. Seperti diketahui DPR memiliki total 575 kursi.
Simak Video ‘Isu Penundaan Pemilu Lebih Berbahaya Dibanding Presiden 3 Periode!’:
(fca/gbr)