Jakarta –
LSI Denny JA merilis sikap masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Mayoritas responden dari berbagai segmen pemilih menolak wacana tersebut.
“Secara umum, dengan uraian pro-kontra setiap segmen pemilih, rata-rata nasional mereka menolak penundaan Pemilu 2024 sebanyak 68,5 persen. Mereka yang menentang isu presiden tiga periode sebesar 70,3 persen,” kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/3/2022).
Dengan begitu, Ardian menilai kedua wacana itu akan layu sebelum berkembang. Dia mengungkap empat alasannya. Pertama, tidak adanya alasan kuat dan darurat untuk mengubah konstitusi yang mengamanatkan pemilu 5 tahun sekali.
“Pemilu dapat ditunda atau presiden dapat dipilih kembali tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat, yakni, perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi pada Pemilu 2024 yang tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan pemilu. Namun hingga saat ini tidak ada tanda kegentingan untuk menunda pemilu. Pandemi menunjukkan tren menurut. Perang atau bencana kondisi yang tak bisa diprediksi,” ujarnya.
Alasan selanjutnya, partai politik yang menolak penundaan pemilu lebih banyak dibanding yang mendukung. Setidaknya diperlukan sepertiga dari jumlah anggota MPR RI untuk dilakukan persetujuan amandemen.
“Anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Jumlah anggota DPR 575 anggota dan DPD 136 anggota, jadi total 711 anggota. Artinya, MPR akan mengagendakan sidang untuk perubahan UUD jika diusulkan minimal 237 anggota,” ujar Ardian.
Kemudian Ardian mengatakan, dari hasil survei, mayoritas menyatakan menolak kedua wacana tersebut. Sebanyak 65 persen menolak penundaan pemilu dan 70 persen menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
Alasan terakhir adalah penundaan pemilu berpotensi melahirkan kerusuhan sosial. Hal itu akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.
“Berpotensi melahirkan kerusuhan dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi. Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenang-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial,” ucapnya.
LSI Denny JA pun memberikan rekomendasi terkait wacana ini. Salah satunya meminta Presiden Jokowi tegas memberikan pernyataan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.
Berikut lengkap kesimpulan dan rekomendasi terkait wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode:
1. Hentikan manuver dan penundaan pemilu dan presiden tiga periode karena tak ada alasan kuat
2. Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri. PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
3. Gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi dalam Istana sendiri, tetapi ditentang oleh faksi lain yang lebih besar juga di Istana.
4. Pemerintah sedang fokus dengan penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan menjadi energi negatif yang memecah fokus pemerintah.
(eva/gbr)