Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel karena banyak instansi pusat yang membeli produk impor dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Padahal banyak produk yang bisa dibuat di dalam negeri namun yang dibeli justru produk impor.
Transaksi impor yang dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) tercatat di data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
detikcom berfokus kepada barang yang disorot oleh Jokowi, yaitu di sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian.
Berdasarkan data LKPP, produk yang paling banyak diimpor pada 2021 adalah fasilitas kesehatan dengan nilai transaksi Rp 13.649.605.110.286, sedangkan nilai transaksi produk lokal adalah Rp 5.795.388.633.129.
Impor alat dan mesin pertanian sektoral menempati posisi keempat dengan nilai transaksi Rp 520.337.279.431, dan transaksi lokalnya Rp 990.475.754.505. Di urutan kelima ada impor peralatan pendidikan dengan nilai transaksi Rp 295.001.357.452, dan nilai transaksi lokalnya jauh lebih rendah, yaitu Rp 2.448.244.000.
Selanjutnya ada peralatan pendidikan sektoral di urutan ke-13 dengan nilai transaksi impor Rp10.878.730.000, sedangkan transaksi lokalnya Rp 181.440.422.717.
Sarana budi daya peternakan dan kesehatan hewan ada di urutan ke-15 dengan nilai transaksi impor Rp 7.433.058.850, dan transaksi lokal Rp 47.607.661.775.
Kemudian di urutan ke-18 ada impor pestisida dan pupuk Rp 4.062.441.000, dan lokal Rp 1.484.362.150.290. Pada urutan ke-23 ada impor obat sektoral Rp 559.721.242, dibandingkan transaksi lokal Rp 842.789.730.
Bagaimana data impor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS)? Cek halaman berikutnya.