Mataram, IDN Times – Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo direncanakan akan melakukan groundbreaking pembangunan shrimp estate di Kabupaten Sumbawa pada Juni mendatang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,25 triliun untuk pembangunan kawasan budidaya udang terpadu atau shrimp estate itu. Luas lahannya 500 hektare untuk tahap pertama pada tahun 2022.
1. Menteri KKP telah cek lokasi
Menteri KKP Wahyu Trenggono mengecek lokasi pembangunan shrimp estate di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Jumat (18/3/2022) lalu. (Dok. Diskominfotiksandi Sumbawa) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muslim mengatakan dua pekan lalu Menteri KKP Wahyu Trenggono telah mengecek lokasi proyek shrimp estate di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.
“Rencana pembangunannya bulan Juni. Pak menteri sudah mengecek lokasi. Groundbreakingnya oleh pak Presiden saat MXGP pada Juni nanti,” kata Muslim dikonfirmasi di Mataram, Selasa (29/3/2022).
Selain itu, kata Muslim, kontraktor yang akan mengerjakan konstruksi pembangunan shrimp estate juga ikut mengecek lokasi. “Sekitar Rp2,25 triliun anggarannya untuk pembangunan shrimp estate seluas 500 hektare,” ungkap Muslim.
Baca Juga: Gak Selalu Rugi, Perputaran Uang saat MotoGP Mencapai Rp500 Miliar
2. Target pembangunan shrimp estate hingga 1.000 hektare
Muslim menyebutkan pembangunan shrimp estate ditargetkan pada lahan seluas 1.000 hektare. Saat ini, lahan yang tersedia baru 500 hektare. Sehingga pada tahap awal, shrimp estate akan dibangun pada lahan seluas 500 hektare tersebut.
“Pemda Sumbawa sudah diminta oleh pak menteri menyiapkan sampai 1.000 hektare untuk kebutuhan tahun depannya,” terangnya.
3. Masyarakat miliki saham
Ilustrasi Kenaikan (IDN Times/Arief Rahmat) Muslim menambahkan konstruksi pembangunan shrimp estate membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Selama proses konstruksi mereka akan diberikan kompensasi.
“Begitu konstruksi selesai, mereka akan dipekerjakan. Lahan mereka bagian dari penyertaan modal mereka. Mereka punya saham tapi kita belum tahu porsinya. Karena masih dibahas juklak dan juknisnya,” tandas Muslim.
Baca Juga: Tuan Rumah PON 2028, NTB-NTT Sudah Dapat Dukungan 20 Provinsi