Jakarta –
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya membenarkan Luhut Binsar Pandjaitan menjabat Ketua Dewan Pembina di Apdesi. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas mengatakan kerap bertemu dengan Luhut.
“Posisinya tentu seperti itu, sepertinya saudara-saudara dengar Pak Luhut itu menjadi Ketua Dewan Pembina,” kata Asri Anas kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Anas menuturkan komunikasi dilakukan untuk meminta petunjuk dari Luhut.
“Intens dan resmi. Silakan dicek, surat audiensi kita resmi. Kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kita resmi. Kalau ada by phone kan biasa, namanya minta petunjuk dan itu kita lakukan untuk yang lain,” jelasnya.
Asri mengatakan Luhut dipilih langsung sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus. Selain itu, dia menjelaskan, sebanyak 50 persen program Apdesi di bawah Menko Marves Luhut.
“Pembangunan di desa yang paling banyak itu pembangunan yang berurusan dengan jalan, jembatan, air bersih, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman menggagas desa wisata se-Indonesia, bahkan 2.500 desa wisata baru dengan Pak Sandiaga Uno, lalu kami buat program 7.000 desa pesisir di Indonesia,” kata dia.
“Yang bisa saya katakan itu semua ada di bawah Pak Luhut semua. Jadi 50 persen program kami ada di sana,” sambungnya.
Terpisah, Sekjen Apdesi Asep Anwar Sadat mengatakan Luhut resmi menjadi dewan pembina Apdesi sejak enam bulan lalu saat Surta Wijaya sebagai Ketua Umum yang baru.
“Kami juga baru enam bulan setelah dilantik. (Luhut) Ya sama mengikuti kepengurusan kita setelah kepemimpinan pindah ke Pak Surta,” ujarnya.
Seperti diketahui, teriakan dukungan Joko Widodo (Jokowi) 3 periode menggema dalam acara silaturahmi Apdesi pimpinan Surta Wijaya yang digelar dua hari lalu. Setelah itu, ada lagi organisasi bernama Apdesi yang dipimpin oleh Arifin Abdul Majid.
Pihak Kemendagri menjelaskan Apdesi pimpinan Surta berbeda dengan yang dipimpin Arifin. Perbedaan juga terdapat pada nama kedua organisasi itu. Namun anggotanya serupa, yakni para kepala desa.
“Kami jawab soal organisasinya. Kedua ormas tersebut berbeda. Akta notarisnya berbeda. Satu, perkumpulan APDesi (Assosiasi…). Dua, DPP Apdesi (Asosiasi… huruf ‘s’-nya cuma satu),” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Kamis (31/3).
Simak juga Video: Apdesi soal Teriakan ‘Jokowi 3 Periode’: Sifatnya Spontanitas
(idn/idn)