Jakarta –
Ketua DPR RI Puan Maharani turut berbicara soal arahan Presiden Jokowi yang melarang para menterinya bicara soal wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Puan mendukung sikap Jokowi tersebut.
Diketahui, Puan sempat bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor usai larangan menteri bicara penundaan pemilu disampaikan. Puan berharap para menteri fokus mengatasi berbagai persoalan, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas belakangan ini.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan Maharani, Rabu (6/4/2022).
Ketua DPP PDIP itu kemudian menyoroti soal usulan penundaan pemilu dengan dalih kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Menurutnya, topik pemulihan ekonomi lebih penting dibicarakan di ruang publik saat ini.
“Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” kata Puan.
Dia mencontohkan, misalnya mencari solusi agar harga sembako tak meroket. “Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ujarnya.
Dia mewanti-wanti usulan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan oleh menteri Jokowi akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara, menurutnya, pemerintah dan stakeholder butuh bekerja sama dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi,” kata dia.
“Padahal, di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” imbuhnya.
Simak video ‘Larangan Jokowi Agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden’:
(fca/isa)