Jakarta, IDN Times – Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri meminta Joko “Jokowi” Widodo untuk tidak memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden RI menjadi tiga periode. Bagi Faisal, perpanjangan masa jabatan hanya akan memberikan dampak buruk buat kinerja Jokowi yang telah dibuat selama dua periode terakhir.
“Mudah-mudahak Pak Jokowi tidak 3 periode atau ditambah masa jabatannya karena semakin ditambah masa jabatannya, yang bagus-bagus bisa jadi jelek dan akhirnya Pak Jokowi tidak menyisakan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan dan utang yang menumpuk. Oleh karena itu, kita sayang sama Pak Jokowi, cukup sampai 2024 pak,” tutur Faisal, dalam webinar bertema ‘Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu?’, Kamis (7/4/2022).
Baca Juga: Ketum Apindo: Perang Rusia-Ukraina Bikin Ekonomi Dunia Sulit
1. Jokowi berhasil catatkan inflasi rendah sepanjang sejarah
Ilustrasi pedagang pasar (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Salah satu warisan terbaik yang dicatatkan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya adalah inflasi rendah. Faisal mengatakan, Jokowi telah menghadiahi inflasi terendah sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.
Hal itu, sambung Faisal, tidak bisa dilupakan terlepas dari sepak terjang lainnya dari Jokowi selama memimpin Indonesia hampir 10 tahun.
“Legacy Pak Jokowi saya rasa yg tidak boleh dilupakan adalah pertama kali dalam sejarah sejak merdeka, Pak Jokowi menghadiahi rakyat Indonesia inflasi yang rendah dan inflasi rendah ini konsisten. Ini prestasi luar biasa,” ucap dia.
Baca Juga: Larang Bahas Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Dinilai Mulai Sadar
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Jokowi mesti berhati-hati terhadap lonjakan inflasi
Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief Rahmat Di sisi lain, Faisal mengingatkan Jokowi untuk waspada terhadap lonjakan inflasi yang tinggi sebagai imbas dari kenaikan harga pangan. Efek lain dari hal tersebut adalah kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan menjadi double digit.
“Jadi ada legacy yang akan hilang nanti kalau inflasinya tinggi jumlah orang miskin double digit lagi, padahal Pak Jokowi mau menghilangkan extreme poverty,” ujar Faisal.
Baca Juga: Mahal vs Langka: Ironi di Negara Produsen Minyak Goreng Terbesar
3. Tingkat kemiskinan sangat mungkin mengalami peningkatan
.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat) Faisal pun menambahkan, tingkat kemiskinan bisa mengalami peningkatan ketika inflasi tinggi mengingat porsi pengeluaran 20 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 64 persen pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk membeli makanan atau bahan pangan. Sementara itu, 20 persen masyarakat kaya hanya mengeluarkan 39,22 persen dari pengeluarannya untuk membeli bahan pangan.
“Konsumsi pangan itu masih tinggi menandakan sebagian besar rakyat Indonesia pendapatannya masih rendah, jadi masih dominan ini yang namanya konsumsi pangan sehingga kalau pangannya bergejolak maka pengaruhnya kepada rakyat miskin akan sangat besar dan ini akan menimbulkan gejolak sosial,” tutur Faisal.