Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) di Pasar Harjamukti, Cirebon, pada Rabu, (13/4/2022). Bantuan yang diserahkan oleh Jokowi antara lain Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng. Dua jenis subsidi itu diberikan kepada para peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebut per orang mendapat dana Rp2,4 juta untuk BMK. Sedangkan, BLT minyak goreng diberi Rp100 ribu yang diterima tiap bulan selama April 2022 hingga Juli 2022.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menitipkan pesan agar bantuan keuangan itu benar-benar dimanfaatkan sebagai modal kerja atau tambahan modal usaha. Ia mewanti-wanti agar dana tersebut tak dimanfaatkan untuk membeli telepon seluler baru.
“Ini untuk apa, ibu-ibu? (Dana) ini untuk tambahan modal usaha. Ingat, jangan digunakan untuk beli HP,” ungkap Jokowi.
“Gak, Pak Presiden,” ungkap kelompok ibu-ibu itu menjawab Jokowi.
Apakah kebijakan BLT minyak goreng itu dianggap sebagai solusi untuk mengatasi harganya yang kian melambung?
Baca Juga: Distribusi BLT Minyak Goreng Ditarget Kelar Sepekan Sebelum Lebaran
1. Para pedagang kaki lima dan pedagang pasar ikut terima BMK dan BLT minyak goreng
Presiden Joko “Jokowi” Widodo ketika menemui sekelompok ibu-ibu di Pasar Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat (Dokumentasi Biro Pers Istana)Selain ibu-ibu, BMK dan BLT ikut diterima oleh para pedagang kaki lima dan pedagang pasar. Sejumlah pedagang yang menerima bantuan itu ikut mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh presiden. Mereka mengaku bakal memanfaatkan bantuan keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Buat nambah modal. Terima kasih banyak bantuannya, semoga selalu sehat Pak Jokowi,” ungkap seorang pedagang bernama Marsinah.
Selain Marsinah, Maemunah, pedagang gorengan juga mengaku sangat senang bisa berjumpa dengan Presiden Jokowi. Ia juga mengucapkan terima kasih usai menerima bantuan keuangan dari presiden.
“Seumur-umur baru lihat Pak Presiden (secara langsung). Saking senangnya, semalam sampai gak bisa tidur sama sekali,” tutur dia.
Baca Juga: Anggota Komisi VI: BLT Minyak Goreng Bukan Solusi Atasi Harga Mahal
2. BLT minyak goreng dikritik bukan solusi dari kenaikan harga migor
Stok minyak goreng kembali ditambah di Superindo Intercon, Meruya, Jakarta Barat pada Selasa (1/2/2022). (IDN Times/Vadhia Lidyana) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sementara, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dikritik oleh anggota komisi VI DPR, Amin Ak. Menurutnya, kebijakan BLT untuk membeli minyak goreng senilai Rp300 ribu tak akan menyelesaikan pangkal masalah mahalnya stok pangan tersebut.
Saat ini harga minyak kemasan 2 liter nyaris menembus Rp50 ribu. Sedangkan, stok minyak curah semakin langka.
“Sumber krisis minyak goreng itu kan ada pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem oligopoli atau kartel. Kementerian Perdagangan mengatakan dengan bahasa lugas ada praktik mafia. Jadi, sumber masalahnya dari sini dan diselesaikan dari hulu ini,” ungkap Amin kepada media di Jakarta, 5 April 2022 lalu.
Namun, bila pemerintah tetap ingin memberikan BLT bagi masyarakat di tingkat hilir tidak masalah. Solusi tersebut tetap saja hanya bersifat sementara. Adanya praktik mafia itu juga sudah diketahui secara luas oleh masyarakat.
Menurut politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kini bolanya di tangan pemerintah apakah ingin menindak mafia minyak goreng. “Sebab, di pundak pemerintah lah ada semua instrumen, lalu didukung anggaran dan sumber daya manusia untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini, bukan masalah sulit untuk dituntaskan,” tutur dia.
Ia juga menegaskan, krisis minyak goreng tidak sepatutnya terjadi di Indonesia. Sebab, Indonesia justru surplus produksi minyak dari kelapa sawit.
“Saya justru mendukung penuh adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 mengenai DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation), 20 persen saja (produksi CPO) dialokasikan untuk masyarakat lalu dibeli oleh pemerintah Rp9.300, itu pun pengusaha masih untung. Tapi, untungnya kecil tidak sebanyak keuntungan kalau CPO diekspor,” katanya.
Baca Juga: Cair Bulan Ini, Begini Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu
3. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia tapi tak mampu kendalikan harga di dalam negeri
Jokowi menemukan harga minyak goreng di sejumlah pasar di Yogyakarta tinggi, atau melebihi harga eceran tertinggi (HET). (dok. YouTube Sekretariat Presiden)Sementara, menurut ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, kenaikan harga minyak goreng di tengah stok yang berlimpah menandakan ada pihak tertentu yang mengendalikan sehingga harga terkerek naik. Baginya, situasi saat ini sangat miris lantaran produksi CPO di dalam negeri justru tengah berlimpah. Namun, pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harga di dalam negeri.
“Seharusnya harga di dalam negeri tetap bisa dikendalikan dengan cara memberlakuan HET (Harga Eceran Tertinggi). Namun, sayangnya HET dicabut dan diganti oleh kebijakan BLT,” kata Nailul pada 5 April 2022 lalu.
Berdasarkan hitung-hitungan manualnya, justru pemberian BLT bagi masyarakat malah memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan produsen minyak goreng. Padahal, mereka sudah untung berlipat-lipat dari ekspor CPO.
“Penerima BLT itu kan mencapai 23 juta. Ada Rp6,9 triliun dana subsidi yang digelontorkan. Jika kita mengacu kondisi sekarang di mana harga per liter Rp25 ribu berarti ada 276 juta liter yang dibeli oleh masyarakat dengan dana BLT tersebut. Dengan proyeksi keuntungan Rp3.000 saja per orang, maka ada Rp828 miliar keuntungan produsen yang jatuhnya dari kantong pemerintah menuju ke kantong produsen,” tutur dia memaparkan potensi keuntungan yang bakal diraih produsen minyak goreng.
Ia membayangkan, keuntungan yang jauh lebih besar bila nilai profit yang diraih dari satu pembelian minyak goreng mencapai Rp5.000. “Maka, keuntungan dari pembelian minyak goreng (dengan dana BLT) mencapai Rp1,4 triliun,” katanya lagi.
Ia pun menduga kebijakan BLT sudah didesain agar dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi perusahaan produsen minyak goreng.
Baca Juga: [BREAKING] Jokowi Beri BLT Minyak Goreng Rp300 Ribu ke 20,5 Juta Keluarga