Jakarta –
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak habis pikir ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang menurutnya berbahaya untuk kelangsungan demokrasi. Bahkan AHY berkelakar mengapa tidak sekalian perpanjangan presiden itu menjadi seumur hidup.
“Lebih bahaya lagi, kalau kontak pandora sudah terbuka, karena berikutnya apa? Kalau penundaan pemilu di goal-kan, lalu presiden 3 periode, lalu 4 periode, kenapa tidak seumur hidup sekalian?” kata AHY saat menyampaikan sambutan di Acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2022)
AHY menerangkan, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode berbahaya untuk negeri ini. Jika hal itu terjadi, kata AHY, pengusung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati amanah reformasi.
“Ini bahaya dan tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Kalau ini terjadi, artinya mereka semua telah mengkhianati amanah reformasi,” kata AHY.
Partai Demokrat, kata AHY, sudah tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan pemilu. AHY menyebut itu semua mengandung pemufakatan jahat yang dilakukan elite tertentu untuk melanggengkan kekuasaan.
“Itu mengapa kita Partai Demokrat dengan tegas telah mengatakan menolak penundaan pemilu yang melenggangkan kekuasaan. Itu semua pemufakatan jahat dilakukan oleh segelintir elite kelompok tertentu melakukan kekuasaan dengan berbagai cara,” ujar AHY.
Diketahui sebelumnya, arahan tegas disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya: dilarang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap Jokowi dinilai sebagai sinyal tamatnya isu perpanjangan jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna Selasa, 5 April, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4). Jokowi mulanya menegur para menterinya untuk sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali mengemuka. Ada pula menteri yang berkomentar. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana ini.
(whn/yld)