Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari pernyataannya yang menyerang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Masinton lantas menganggap laporan itu bentuk lawakan.
Pernyataan Masinton Dinilai Buat Gaduh
Laporan itu dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB). Mereka menilai pernyataan Masinton membuat kegaduhan.
“Melaporkan Saudara Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari PDIP yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan, di mana beliau melontarkan bahasa-bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Koordinator Presidium RIB Lisman Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2022).
“Yang kita tahu, beliau adalah pembantu presiden yang saat ini sangat membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.
 Foto: Masinton Pasaribu dilaporkan ke MKD DPR gegara serang Luhut (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom) |
Serangan Masinton ke Luhut yakni menyangkut big data dan wacana penundaan pemilu. Namun Lisman tak terima dengan narasi yang digunakan Masinton terhadap Luhut.
“Seharusnya beliau tidak elok menyuarakan ini ke publik, apalagi menyerang secara frontal kepada Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang kita anggap sudah orang tua juga,” ujarnya.
Lisman mengaku laporannya sudah diterima MKD DPR RI. Lisman menunjukkan surat tanda terima dari MKD yang berisi laporan terhadap Masinton Pasaribu.
“Kami meminta MKD untuk memanggil Bung Masinton Pasaribu untuk diminta keterangan, karena tidak elok, kalau memang dia mau tegur, atau mengkritik, kan ada forumnya, apalagi dia anggota DPR RI,” ucap Lisman.
Terkait narasi yang digunakan Masinton, Lisman tak terima jika Luhut dianggap sebagai brutus. Lisman mempertanyakan apa dasar Masinton menyematkan brutus pada Luhut.
“Kita sangat sayangkan narasi yang digunakan oleh Masinton Pasaribu mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan brutus, ya ini sangat disayangkan, apa lagi beliau sangat berjasa besar dalam membantu Pak Presiden Jokowi, kalau dalam hal brutus, dalam hal apa?” sebutnya.
Lisman menyoroti cara Masinton sebagai anggota DPR dan mantan aktivis dalam menyikapi Luhut. Sepatutnya, kata Lisman, Masinton dapat menggunakan haknya memanggil Luhut ke DPR.
“Kalau dia punya hak sebagai DPR RI, kan bisa saja dia panggil Pak Luhut sebagai Menko, memanggil Pak Menko, dan melakukan RDP, mendengarkan pendapat dari Pak LBP sendiri, kalau sebagai fungsinya, kan dia DPR RI,” imbuhnya.
Bagaimana respons Masinton usai dilaporkan ke MKD? simak di halaman berikut
Saksikan Video ‘Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD Imbas Kritik Keras ke Luhut’: