Mantan juru bicara (jubir) KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali berdebat. Kali ini perdebatan berkaitan dengan penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait persoalan ekspor bahan baku minyak goreng.
Dirangkum detikcom, Rabu (20/4/2022), Febri Diansyah dan Fahri Hamzah ternyata sudah beberapa kali berdebat. Perdebatan itu bahkan sudah dimulai sejak Febri masih menjabat jubir KPK, sedangkan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Yang terbaru, Fahri dan Febri terlibat debat soal minyak goreng. Febri yang menyoroti kinerja KPK sekarang lantaran kasus mafia minyak goreng diusut oleh Kejaksaan Agung disanggah oleh Fahri Hamzah.
Lantas bagaimana jejak debat panas keduanya? Berikut ini perdebatan keduanya terkait sejumlah hal:
1. Soal Kongkalikong LSM
Pada 2017, ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sempat menyampaikan kecurigaan terhadap KPK. Fahri Hamzah kala itu curiga adanya kerja sama antara KPK dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkannya karena dianggap menghalangi penyelesaian kasus e-KTP.
“Cuma kalau saya dianggap menghalang-halangi itu yang merasa terhalangi siapa? Kenapa saya kritik KPK, eh LSM (laporkan saya), saya curiga LSM ini kongkalikong (dengan KPK) gitu,” kata Fahri di gedung DPR saat itu.
“Nanti saya bisa ungkapkan siapa saja yang mendapatkan dana dan setiap hari memuji KPK. Saya tahu dan ada datanya. Termasuk orang-orang yang membatasi kebebasan,” tegasnya.
Pernyataan Fahri ini ditanggapi santai oleh Febri Diansyah yang kala itu menjabat Kabiro Humas KPK. Febri mengatakan KPK fokus penanganan korupsi.
“KPK fokus pada tindak lanjut laporan masyarakat atau penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani. Asumsi tidak perlu ditanggapi,” ujar Febri Diansyah melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (3/4/2017).
Febri masih akan mengecek terlebih dahulu laporan dari LSM terkait Fahri Hamzah. Febri menegaskan semua laporan masyarakat yang masuk ke KPK akan ditindaklanjuti dan dimulai dengan proses telaah.
“Jika yang dilaporkan indikasi obstruction of justice, tentu kita akan telaah fakta-fakta hukum awal yang ada terkait dengan pemenuhan Pasal 21 UU Tipikor tersebut,” ungkapnya.
Simak selengkapnya perdebatan keduanya yang lain di halaman berikutnya.
Saksikan juga ‘Permainan Migor di Kemendag Terkuak, Jokowi: Usut Tuntas!’: