Fajarcirebon.com– KUNINGAN, (FC).- Bertempat di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Forum Komunikasi PLKB Indonesia (FPLKBI) menggelar Saresehan Nasional FKPLKBI. Dengan dipilihnya Kuningan sebagai tempat digelarnya Saresehan Nasional ini, FKPLKBI berharap sejarah seperti Perundingan Linggajati bisa terulang, berupa pengakuan kejelasan status kepegawaian dan kesejahteraan bagi para PLKB non PNS dari seluruh Indonesia.
Saresehan Nasional ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, Sekretaris BKKBN, Nofrijal dan Ketua FKPLKBI, Ni Ketut Adriyani. Dalam Saresehan Nasional FKPLKBI tersebut, hadir juga perwakilan Staf Ahli Kemendagri, Staf Ahli Kemenko Polhukam, Staf Ahli Kemenpan RB, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Bupati Kuningan, Asda Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan dan Kepala DPPKBP3A Kuningan.
Dalam laporan panitia, Ketua Panitia Saresehan Nasional FKPLKBI, mengungkapkan sebelum pelaksanaan Saresehan Nasional itu telah dilakukan Bakti Sosial di tiga desa, yakni Desa Babakanjati, Desa Linggajati dan Desa Sampora dengan memberikan 50 paket sembako pada lansia dan warga stunting.
“Dipilihnya Kabupaten Kuningan sebagai lokasi Saresehan Nasional, karena Kuningan merupakan tempat bersejarah berdirinya kedaulatan NKRI. Yaitu dengan berlangsungnya Perundingan Linggajati, yang berhasil mewujudkan pengakuan wilayah Jawa, Sumatera dan Madura oleh Belanda, ” paparnya.
Ketua FKPLKBI, Ni Ketut Adriyani, dalam sambutannya menyatakan FKPLKBI selalu berjuang untuk diakui status kepegawaian karena peran PLKB dalam berkontribusi untuk melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/ Kelurahan. Keberadaan PLKB Non PNS sangat membantu ditengah kurangnya Tenaga Penyuluh KB (PKB) di Lapangan.