Detik.com – Jakarta – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas melontarkan sindiran tajam terkait omnibus law UU Cipta Kerja yang dinilainya melapangkan jalan bagi investor, terutama dari China. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan sikap Anwar Abbas.
“Pak Anwar Abbas itu harus baca dulu undang-undangnya. Ngerti dulu pasal, ayat, jangan jauh ngomong-nya karena beliau itu Sekjen MUI. Kalau hanya dapat berita dari WhatsApp, nanti keliru. Kasihan kewibawaannya bisa jatuh. Masa Sekjen MUI ngomong-nya begitu, China, China, China melulu,” kata Ngabalin saat dihubungi detikcom, Kamis (8/10/2020).
Ali Mochtar Ngabalin mengaku menaruh simpati kepada Sekjen MUI terkait pernyataan soal UU Ciptaker dan China. Ngabalin lalu berbicara soal investasi.
“Dengar, dalam hal investasi, itu bukan saja investasi asing. Dalam masa pandemi ini, mana ada investor-investor asing yang masuk ke negeri kita. Tidak gampang loh,” kata Ngabalin.
“Presiden itu punya satu rencana hebat terkait dengan bagaimana mempercepat investasi asing. Jadi investasi itu kan tidak saja investasi asing, tapi investasi dalam negeri juga. Yang asing itu yang disebut foreign direct investment. Dalam masa pandemi ini tidak gampang bagi Indonesia. Nah UU omnibus law ini adalah ruang di mana menjadi apa yang disebut dengan, di dalam klaster ya, itu kan ada klaster-klaster itu, ada klaster yang kita kenal UMKM dan koperasi itu,” jelas Ngabalin.
Ngabalin memastikan omnibus law memperhatikan nasib buruh. Ngabalin menyatakan pemerintah memerhatikan nasib masyarakat lewat omnibus law UU Cipta Kerja.
“Bahwa tidak ada satu keputusan undang-undang yang dibuat pemerintah, baik itu drafnya datang dari pemerintah maupun dari DPR, kemudian dibahas, diputuskan menjadi undang-undang, kemudian undang-undang itu untuk menyengsarakan rakyat. Nggak boleh. Menurut saya, tidak boleh pernyataan itu keluar dari mulut opinion leader seperti Pak Sekjen MUI. Itu tidak boleh,” ujar Ngabalin.
Anwar Abbas sebelumnya mengkritik UU Cipta Kerja. Dia bicara soal investor asing.
“Dari penjelasan Presiden Jokowi dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2020 jelaslah bahwa pengajuan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja oleh pemerintah kepada DPR adalah untuk memuluskan jalan bagi para investor yang akan masuk ke negeri ini dan itu terlihat jelas ketika Jokowi menjamin akan adanya inflow atau investasi baru yang akan masuk ke Indonesia minimal senilai 20 miliar USD Dollar,” kata Anwar Abbas.
“Jadi dengan demikian jelaslah bahwa UU ini dibuat adalah memang untuk kepentingan menyambut dan melapangkan jalan bagi para investor terutama dari luar. Pertanyaannya dari luarnya dari mana? Jawabnya tentu dari mana saja terutama dari China atau Tiongkok karena kita tahu para investor dari China sering mempersyarakatkan tenaga kerja yang akan mereka pergunakan adalah tenaga kerja dari negara mereka sendiri,” imbuh dia.