POTENSI BISNIS – Terkait pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut masyarakat tetap menggelar demonstrasi saat sedang pandemi adalah sampah demokrasi menuai banyak komentar dari sejumlah kalangan.
Diketahui sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar demonstrasi penolakan Omnibus Law sebagai sampah demokrasi.
“Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” ujar Ngabalin pertanggal 13 Oktober 2020.
Pernyataannya tersebut menuai banyak komentar dari berbagai kalangan, diantaranya Wasekjen MUI dan Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik. Sebagaimana dikutip dari laman wartaekonomi pertanggal 14 Oktober 2020.
Tengku Zulkarnain selaku Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan dirinya tidak sepakat dengan pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin tersebut. Menurut dia, masyarakat yang memprotes dengan aksi turun ke jalan merupakan pejuang demokrasi, bukan sampah demokrasi.
“Pendemo yang memprotes ketidakadilan dan Undang Undang yang dirasa tidak adil adalah Pejuang Demokrasi, bukan Sampah Demokrasi.” cuitnya dalam akun Twitternya, Rabu (14/10/2020).
Lanjutnya, ia menilai tuduhan para demonstrasi sebagai sampah demokrasi, sama saja dengan menuduh Undang-undang 1945 sebagai sampah.
“Buat apa dibuat Pasal di UUD 1945 jika SAMPAH? Berani menuduh UUD 1945 sebagai S*MP*H? S*mp*h Demokrasi itu P*NJ*L*T REZIM. Salah-Benar J*L*T. Paham?” lanjutnya.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan bahwa Ali Mochtar Ngabalinlah yang telah mengotori demokrasi dengan sikap otoriterisme-nya.
“Anda yang di Istana: Andalah sampah otoriterisme!” katanya dalam akun Twitternya, Rabu (14/10/2020).
Tegasnya, Rachland mengatakan bahwa demokrasi itu bersih. Namun, sikap otoriterisme yang telah mengotori demokrasi.***