Kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Kelompok Cipayung Plus juga mendesak Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran di kabinet.
Konferensi pers ini digelar di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2021). Kelompok Cipayung Plus terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, dan LN LMND.
“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan,” kata salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus yang juga Ketua GMKI, Jefri Edi Irawan Gultom.
Jefri lantas mengutip pernyataan Jokowi dalam pidato kenegaraan yang menyebutkan pandemi sebagai kawah candradimuka yang menguji ketahanan bangsa. Namun, kata Jefri, pandemi yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih itu telah membuat keadaan Indonesia tidak baik-baik saja.
“Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 10 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari upper middle income country menjadi lower middle income country dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial, sistem pendidikan tampak gampang dalam menyesuaikan dirinya. Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalam meresponsnya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita negara maju,” ujar Jefri.
 Kelompok Cipayung Plus, 20 Agustus 2021. (Dok Cipayung Plus) |
Jefri menjelaskan efek domino dari kebijakan politik yang tidak terukur menyebabkan adanya korban jiwa. Selain itu, kebijakan pemerintah selama pandemi juga dinilai tak menjurus pada titik akhir yang jelas.
“Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul. Korupsi bansos yang menggurita dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius,” ujar Jefri.
Atas hal itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan 12 tuntutan sebagai berikut:
1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19
3. Pemerintah harus membuat road map penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
7. Segera gratiskan biaya tes COVID-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya
8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pembiayaan Kuliah
9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.
11. Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit anggaran
penanganan COVID 19
12. Segera berikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.