Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan kementerian/lembaga harus mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Dia meminta Indonesia bisa memanfaatkan dan meningkatkan digitalisasi untuk meminimalisir korupsi di semua lini.
“Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas produktivitas dan akuntabilitas. Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini, di semua lembaga,” ujar Jokowi seperti yang disiarkan di kanal YouTube Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).
1. Jokowi minta kementerian/lembaga dan pemda harus implementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik
(Dok. Biro Pers Kepresidenan) Menurut Jokowi, acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi 2021 yang diselenggarakan Ombudsman RI ini harus dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal itu penting guna mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, hingga menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas.
“Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia, kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif,” ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Tidak Ada Toleransi bagi Pelayanan Lambat dan Berbelit
2. Jokowi sebut pelayanan publik yang prima butuh komitmen hingga disiplin
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ilustrasi pelayanan publik. ANTARA FOTO/Feny SellyJokowi menyampaikan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, memang diperlukan komitmen, upaya bersama, sinergitas antar lembaga, hingga disiplin.
“Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani, dan di masa pandemil, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau,” jelas dia.
3. Jokowi sebut transformasi di masa pandemik jadi modal awal kembangkan inovasi pelayanan publik
Presiden Jokowi hadir di Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi 2021 Ombudsman. (youtube.com/Ombudsman RI) Kemudian, orang nomor satu di Indonesia ini menyebut bahwa upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemik ini dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik guna menciptakan terobosan dan solusi.
“Penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Kelakar Jokowi pada Menteri Bahlil saat Naik Perahu Naga di Kolaka