Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pengusaha berharap agar Pilpres 2024 diundur. Pimpinan Komisi II DPR RI menegaskan Pemilu tetap digelar 2024.
“Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu. Komisi II sampai hari ini firm bahwa pemilu itu 2024,” kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di kompleks parlemen, Selasa (11/1/2022).
Saan meminta Bahlil fokus saja pada kerjanya di bidang investasi. Saan mengingatkan pejabat tak membuat politik nasional gaduh.
“Maka terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan itu juga sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi,” ujar Saan.
“Kita berharap semua karena sekarang sedang fokus menangani pandemi, menangani recovery pascapandemi maka para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh gitu saja jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing,” sambungnya.
Diundurnya Pilpres 2024 menurut elite Partai NasDem itu menyalahi konstitusi. Dia mengatakan UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden dalam satu periode, yakni lima tahun.
“Ya pasti itu kan bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita kan mengatakan bahwa yang namanya pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi itu kalau misal diundur banyak sekali konsekuensi dan tentu itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi COVID dan juga recovery pascapandemi,” tuturnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.