Jakarta, IDN Times – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah berdialog dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait nama-nama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hasto menyebut, partainya sudah menyiapkan nama-nama untuk dijadikan kandidat Kepala Otorita IKN.
“Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Bu Megawati,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).
Baca Juga: Ahli Perencana Kota Anggap Ridwan Kamil Tepat Jadi Kepala Otorita IKN
1. PDIP sebut IKN butuh pemimpin yang berani dan visioner
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri) Terkait siapa yang akan terpilih menjadi Kepala Otorita IKN, Hasto menyebut, semuanya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
“Kami serahkan sepenuhnya ke Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, sebagaimana yang tadi saya sampaikan IKN memerlukan pemimpin yang berani, yang visioner,” ujar Hasto.
2. PDIP yakin siapa pun yang dipilih Jokowi akan memenuhi kualifikasi
Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Kendati begitu, Hasto meyakini siapa pun yang dipilih oleh Jokowi nanti akan memenuhi kriteria Kepala Otorita IKN. Dia menyebut, calon Kepala Otorita IKN tentunya harus memahami tentang tata kota yang baik.
“Jadi saya mendengar ada banyak nama yang telah disaring, dipertimbangkan oleh Bapak Presiden dan PDI Perjuangan meyakini, siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP,” jelas Hasto.
3. Jokowi punya waktu dua bulan tentukan Kepala Badan Otorita IKN
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara) Sebelumnya, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Presiden Jokowi memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk kepala otorita IKN Nusantara.
“Khusus untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan Presiden untuk berkonsultasi pada DPR. Karena di dalam undang-undang itu ditetapkan dua bulan ini harus ada kepala otorita,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Doli mengatakan, dalam UU IKN tak ada kriteria khusus terkait Kepala Otorita IKN Nusantara. Dia mengatakan, jabatan itu juga boleh diisi partai politik, ASN, atau siapa saja sesuai dengan yang ditunjuk Presiden.
“Saya kira kalau soal kriteria, yang paling penting adalah tahu betul tentang visi Pak Presiden, visi pemerintah, visi kita semua sekarang ini tentang pentingnya pemindahan ibu kota negara, itu yang paling penting,” ucapnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Jokowi Ngebut Sahkan UU IKN di Tengah COVID-19