Jakarta, IDN Times – Rezim kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang berjalan memasuki tahun ke-8, disebut menyerupai dengan era Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa. Hal itu diunggah di akun media sosial gerakan masyarakat sipil yang menyebut diri Fraksi Rakyat Indonesia.
Di dalam unggahan itu, tertulis ada 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. “Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab,” tulis Fraksi Rakyat di akun media sosialnya yang dikutip, Selasa (15/2/2022).
Konten itu kemudian diunggah ulang di akun media sosial resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Direktur YLBHI, Muhammad Isnur, membenarkan soal unggahan tersebut di akun media sosial mereka.
“(Konten) itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung di dalam Fraksi Rakyat Indonesia. Member-nya ada banyak dan kami bantu repost dari akun FRI,” ungkap Isnur ketika dikonfirmasi pada hari ini.
Namun, menurut dia, bukan kali pertama YLBHI menyentil banyaknya kebijakan era pemerintahan Jokowi yang dianggap menyerupai rezim Orba. YLBHI, kata dia, pernah membuat kajian pada 14 Juni 2020.
Kajian itu dibuat berdasarkan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat presiden pada 2014. Hasilnya, memang ada tanda-tanda otoritarian di dalam pemerintahan Jokowi.
Lalu, apa saja tanda-tanda kesamaan pemerintahan Jokowi dengan Orba versi kajian YLBHI? Apa pula tanggapan dari partai koalisi pemerintahan terkait persepsi tersebut?
1. Daftar kesamaan 10 kebijakan era pemerintahan Jokowi dan Orba versi Fraksi Rakyat Indonesia
Ilustrasi Presiden Jokowi (IDN Times/Arief Rahmat) Unggahan Fraksi Rakyat Indonesia itu tak lama usai kembali terjadi konflik antara warga dengan aparat yang dipicu proyek infrastruktur, yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Berikut adalah daftar kesamaan kebijakan rezim pemerintahan Jokowi dengan Orde Baru versi Fraksi Rakyat Indonesia:
- Mengutamakan pembangunan fisik dan serba ‘dari atas’ ke ‘bawah’ untuk kejar target politik minus demokrasi.
- Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.
- Tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
- Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.
- Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
- Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.
- Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.
- Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.
- Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.
- Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
Baca Juga: YLBHI Berharap MK Batalkan UU Ciptaker dan Balik ke Aturan Lama
2. PKB sebut kebijakan di rezim Jokowi berbeda jauh dengan Orba
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan (www.pkb.id)Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sementara, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, tak sepakat dengan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dengan Fraksi Rakyat Indonesia itu. Menurut Daniel kebijakan era kepemimpinan Jokowi berbeda jauh dari rezim Soeharto.
“Beda jauhlah. Bagai bumi dan langit,” ungkap dia kepada media pada Senin, 14 Februari 2022.
Daniel menjelaskan era Orba yang berjalan selama 32 tahun, semua hal serba dikendalikan pemerintah. Tetapi, kini demokrasi berjalan sesuai aturan. Bahkan sudah cenderung liberal.
“Di masa Soeharto itu kan tidak ada yang berani (menunjukkan) pendapat yang berbeda,” kata dia.
Daniel sepakat pada era Jokowi, pembangunan infrastruktur memang banyak dilakukan. Sebab, sejak awal memimpin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang fokus ingin membangun infrastruktur di Tanah Air.
“Tetapi, gebrakan-gebrakannya cukup membawa dampak positif terhadap cara pandang negara lain terhadap Indonesia. Pak Jokowi kan mulai membenahi pelayanan publik, proses perizinan yang semula panjang dibuat lebih sederhana. Lalu, Beliau juga membangun daerah-daerah di pinggiran yang selama ini tidak diperhatikan,” tutur dia.
3. Pada era pemerintahan Jokowi, publik bebas menyampaikan kritik
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Hal lain yang terlihat sangat mencolok, menurut Daniel, yakni pada era pemerintahan Jokowi, publik bebas menyampaikan kritik. Sementara, pada rezim Orba, tidak ada pihak yang berani mengkritik pemerintah.
“Lihat saja, siapa saja bisa mengkritik pemerintah di era Jokowi ini. Jadi, lebih bebas dan terbuka. Kalau dulu, mana ada yang berani mengkritik,” ujar dia.
Meski diklaim tidak antikritik, era pemerintahan Jokowi banyak terjadi penangkapan dan proses pidana dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam catatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, banyak yang menyebut warga makin takut bersuara di ruang publik lantaran khawatir dibui dengan jerat UU ITE.
Catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), ada 385 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Sebanyak 281 kasus di antaranya bersinggungan dengan institusi kepolisian. KontraS menyebut kepolisian menjadi institusi yang dominan melakukan upaya pelanggaran kebebasan dan berekspresi.
“Pola pelanggarannya masih seputar pembubaran paksa yang diikuti oleh penangkapan sewenang-wenang,” ungkap Deputi Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, seperti dikutip dari YouTube KontraS, 20 Oktober 2021.
Berdasarkan data yang dikumpulkan KontraS, selama dua tahun jumlah penangkapan sewenang-wenang mencapai 137 peristiwa. Sedangkan, peristiwa pembubaran paksa mencapai 118. Rivan juga menyebut pembubaran paksa juga diikuti dengan tindakan represif aparat penegak hukum.
Baca Juga: YLBHI: Negara Makin Otoriter, Jadi Pejabat Publik Tapi Ogah Dikritik