Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengucapkan rasa syukur dan ikhlas ketika membaca hasil survei yang dirilis oleh harian Kompas, edisi Senin 21 Februari 2022.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, lebih dari 73 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo dan Ma’ruf Amin. Mengutip laporan Harian Kompas, Mahfud menyebut angka 73 persen itu menjadi yang tertinggi sejak Jokowi duduk sebagai presiden 2014 lalu.
Ia pun menyebut, rasa puas masyarakat juga terlihat naik di bidang politik, keamanan, hingga penegakan hukum. Tapi, Mahfud juga menyadari tak semua warga puas dengan hasil survei itu. Tetapi, baginya hal itu tak masalah.
“Hasil survei (Harian) Kompas ini senada dengan hasil survei lain yang dirilis oleh SMRC, Indikator Politik Indonesia, dan sejumlah lembaga survei lainnya,” demikian cuit Mahfud di akun media sosialnya, Senin 21 Februari 2022.
Ia mengklaim, lembaga survei internasional seperti Economic Intelligence Uni (EIU) turut menyebut indeks demokrasi ikut naik. Lantas, benarkah publik betul-betul puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, khususnya di tengah pandemik COVID-19?
1. Pengamat sebut pemerintahan Jokowi justru tak mengakomodir aspirasi masyarakat
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri) Namun, kata pengamat dari Universitas Islam Al-Azhar (UAI) Ujang Komaruddin, di sektor politik pemerintahan Jokowi justru semakin tak mengakomodir aspirasi masyarakat. Hal itu bisa terlihat dari disahkannya sejumlah produk undang-undang.
Ternyata, kata Ujang, Jokowi tetap ngotot meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa bertanya lebih dulu kepada warga di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
“Sudah banyak yang menolak dan mengajukan gugatan ke MK serta membuat petisi. Itu kan cerminan demokrasi yang tidak partisipatif,” ungkap Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Selasa (22/2/2022).
Ia menambahkan, di era pemerintahan Jokowi, publik semakin tidak bebas menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Ancaman dibui lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ada di depan mata.
Contoh produk UU lainnya yang tidak melibatkan publik adalah Omnibus Law. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Omnibus Law inkonstitusional lantaran tak melibatkan partisipasi publik. Alhasil, MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun.
Baca Juga: Survei Indikantor: 51 Persen Responden Cukup Puas pada Kinerja Jokowi
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Indeks Demokrasi Indonesia ada di peringkat 52, naik dari rangking 64
Cakupan Indeks Demokrasi Global EIU tahun 2021 (Tangkapan layar laman Economist)Sementara pernyataan Mahfud terkait Indeks Demokrasi Global versi EIU terkonfirmasi. Berdasarkan keterangan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), pada 2021 Indonesia berada di peringkat 52 dengan skor 6,71.
Angka ini melesat bila dibandingkan dengan peringkat pada 2020, di mana Indonesia berada di rangking 64. Artinya, Indonesia berhasil melesat 12 angka. Pada 2020 lalu, Indonesia mencatat skor 6,30. Kendati demikian, Indonesia masih masuk kategori flawed democracy atau sistem demokrasinya dianggap masih cacat.
EIU menilai Indonesia dapat mendongkrak kualitas demokrasi lantaran dua faktor. Pertama, putusan MK pada November 2021 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan meminta pemerintah melakukan revisi.
Kedua, keputusan Presiden Jokowi mengakomodasi berbagai kelompok politik, termasuk anggota partai politik yang lebih kecil, eks prajurit militer, dan tokoh agama, dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dinilai berhasil membangun kompromi antara kekuatan politik.
Di antara negara di kawasan ASEAN lainnya, indeks demokrasi di Malaysia jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Negeri Jiran menduduki peringkat ke-39 pada 2021 dan meraih skor 7,24.
3. Survei Indikator tunjukkan warga di Jawa Barat paling tidak puas terhadap kinerja Jokowi
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 15 Januari 2022 hingga 17 Februari 2022 (Tangkapan layar YouTube IPI)Sementara, hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 15 Januari 2022 hingga 17 Februari 2022, menunjukkan 71 persen responden merasa cukup puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Jumlah responden yang dilibatkan untuk proses survei ini mencapai 626 orang yang mengisi kuisioner secara daring. Tingkat toleransi kesalahan mencapai 4,0 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dari hasil survei itu terlihat sebanyak 20,9 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Bila dilihat dari demografi responden, yang paling banyak mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi merupakan responden di Jawa Barat yakni 40,4 persen. Lalu di bawahnya terdapat Banten dengan angka 39,9 persen.
Hal itu sejalan bila demografis responden dilihat dari etnis. Etnis Madura menjadi etnis yang paling puas dengan kinerja Jokowi. Angkanya mencapai 92,2 persen.
Sementara, etnis yang tak puas yakni etnis Betawi dengan 47,9 persen. Di bawah etnis Betawi terdapat etnis Sunda yakni 44 persen responden.
Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Publik Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf