Jakarta –
Bola api isu penundaan pemilu yang bakal berdampak pada perpanjangan jabatan Presiden Jokowi terus bergulir. Jika akhirnya terwujud, penundaan pemilu bakal merusak siklus kepemimpinan 5 tahunan.
“UUD 1945 menganut sistem siklus 5 tahunan, di mana lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, DPD ditentukan masa jabatannya 5 tahun. Dimulai dari Pasal 7 UUD 1945 yang menentukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun, melalui Pemilihan Umum dan paling lama dua periode,” kata Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Martin Hutabarat kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Martin mengatakan berdasarkan aturan yang disebutnya itulah terbentuk siklus 5 tahunan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masa jabatan Presiden, DPR, MPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ditentukan 5 tahun. Dulu, kata Martin, siklus 5 tahunan ini disebut Mekanisme Kepemimpinan Nasional 5 Tahunan.
“Oleh karena itu, apabila ada keinginan sejumlah partai politik ingin memperpanjang masa kerja Presiden, sebaiknya partai-partai tersebut mengusulkan agar masa jabatan Presiden yang dibatasi konstitusi hanya 2 periode bisa ditambah menjadi 3 periode atau lebih. Usul ini jauh lebih logis dan masuk akal dari pada menambah 2-3 tahun lagi masa kerja Presiden, yang akan mengganggu siklus 5 tahunan yang sudah berjalan dengan baik selama ini,” ulas mantan anggota DPR Gerindra ini.
Dia mengingatkan usul menambah masa kerja Presiden 2-3 tahun atau menganulir pembatasan 2 periode dalam UUD 1945 tetap harus melalui proses perubahan UUD dan tidak bisa hanya dengan undang-undang. Jika amandemen memang akan dilakukan, dia menyarankan agar secepatnya, karena jika mengacu pada keputusan politik Pemerintah-DPR, maka tanggal Pemilu 2024 sudah dekat, yaitu pada 14 Februari 2024.
“Perubahan Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden juga akan membuka peluang mantan Presiden SBY yang berhenti karena pembatasan masa jabatan 2 periode untuk ikut dicalonkan lagi dalam Pilpres 2024 yang akan datang,” pungkas Martin.
Simak video ‘Pemerintah Tak Ingin Dikait-kaitkan dengan Usulan Penundaan Pemilu’:
(tor/hri)