Jakarta, IDN Times – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini, mengatakan usulan untuk menunda Pemilu 2024 bukan berasal dari pemerintah. Menurutnya, itu adalah apsirasi dari para partai politik.
“Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata Faldo dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/2/2022).
Baca Juga: PDIP Ogah Tunda Pemilu 2024, Bisa Terjadi Kekosongan di DPR
1. Aspirasi para partai politik akan ditampung
Instagram/@faldomaldiniMeski begitu, Faldo menyebut, aspirasi para partai politik itu akan ditampung. Hal itu, lanjutnya, sama seperti menampung aspirasi masyarakat.
“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” terangnya.
2. Faldo sebut Presiden Jokowi tengah fokus pada pembangunan IKN dan atasi pandemik
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Politikus PSI ini menuturkan, saat ini pemerintah tengah fokus mengatasi pandemik COVID-19. Selain pandemik, pemerintah juga sedang fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saat ini, Presiden sedang total mengawal transformasi besar Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan,” jelas Faldo.
“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” tambah dia.
3. Cak Imin usul Pemilu 2024 ditunda karena pandemik COVID-19
IDN Times/Teatrika Handiko Putri Sebelumnya, kabar penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat lantaran pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Cak Imin menyebut dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu. Sedangkan, 40 persen lainnya menolak.
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam keterangan tertulis, Sabtu 26 Februari 2022.
Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Alasannya, ia tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Ia mengatakan, perubahan itu terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja. Sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” katanya lagi.