Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin panas. Beberapa pihak bersuara mendukung dan menolak wacana tersebut.
Diketahui, wacana itu bergulir kembali usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikannya. Cak Imin mengatakan usulan itu adalah aspirasi pengusaha.
Usulan Cak Imin diikuti oleh dua ketua umum partai politik lain, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
NasDem Ajak Tetap Gelar Pemilu
Ketua Umum NasDem Surya Paloh angkat bicara terkait usulan penundaan pemilu yang dilontarkan tiga ketua umum partai politik koalisi Presiden Jokowi. Tidak ikut ketum yang lain, Surya Paloh tegas menolak wacana tersebut.
“Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan),” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Partai NasDem, kata Surya Paloh, akan memegang aturan yang merujuk konstitusi yang ada. Dia juga mengajak kepada para elite partai untuk mematuhi konstitusi.
“Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar pemilu,” kata Paloh.
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali meyakini usul penundaan pemilu itu datang dari keinginan partai.
“NasDem percaya bahwa usulan tersebut hanya keinginan personal,” kata Ahmad Ali kepada wartawan.
Ahmad Ali menyatakan pemerintah tak mungkin memobilisasi parpol-parpol terkait usulan tersebut. Sebab, ujar dia, pemerintah telah bersepakat dengan DPR soal tahapan pemilu, termasuk dengan jadwal gelaran pemilu.
“Nggak mungkin pemerintah memobilisasi parpol karena pemerintah sudah bersepakat dengan DPR tentang tahapan pemilu,” ujarnya.