Jakarta –
Isu penundaan Pemilu 2024 terus bergulir hingga menimbulkan interpretasi yang beragam. Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini meminta tak ada pihak yang berimajinasi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas bersikap.
“Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Lalu apa sikap Presiden? Faldo memberikan penjelasan.
“Tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan, itu kan isi sumpah Presiden. Jadi kalau kita percaya pada negara kita, ya ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Soal usulan, ya harus didengar, namanya dengar pikiran orang, pasti perasaan bisa beda-beda. Saya kira kita harus move on ke pekerjaan utama kita kembali,” jelas Faldo.
Faldo lantas berbicara mengenai konstruksi kenegaraan. Dia menyinggung soal keinginan para elite.
“Itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statement Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gatuk,” ujar Faldo.
“Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan, jangan maunya Presiden, pengennya gini dan gitu dari elite-elite,” sambung Faldo.
Sebelumnya, isu penundaan Pemilu 2024 juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” katanya menegaskan.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
“Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.
“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” imbuhnya.
(knv/tor)