Jakarta, IDN Times – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengatakan pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait usul penundaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diutak-atik.
“Statement presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami, tidak usah utak-atik,” kata Faldo dilansir ANTARA, Senin (7/3/2022).
Pernyataan Faldo tersebut menanggapi banyaknya pihak yang menginginkan ketegasan sikap Presiden Jokowi, soal wacana penundaan Pemilu 2024, yang belakangan menjadi polemik.
Baca Juga: Perludem: Pengesahan Anggaran-PKPU Bukti Jokowi Dukung Pemilu 2024
1. Pernyataan Presiden Jokowi tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai versi
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini (instagram.com/faldomaldini) Faldo juga mengatakan pernyataan Presiden Jokowi tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai versi.
“Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri, kan aneh,” katanya.
Faldo menjelaskan pernyataan Jokowi terkait penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut, harus dilihat di kerangka kenegaraan, sesuai Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, tentang pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan. Jangan maunya presiden, inginnya begini dan begitu dari elit-elit,” kata dia.
2. Presiden Jokowi dukung Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (Dok. Tim Indonesia Maju) Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semua pihak, termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. Artinya, kata Jokowi, siapa pun boleh mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, tapi pada pelaksanaannya semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Presiden Jokowi setuju pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024. Pernyataan Mahfud itu sekaligus menepis sejumlah pemberitaan yang menyebut Jokowi tergoda memperpanjang masa jabatannya hingga satu atau dua tahun lagi.
Salah satunya diturunkan oleh Majalah Tempo pada pekan ini. Dalam sampul berjudul “Malu-Malu Menunda Pemilu”, diungkap ada manuver yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang. Luhut bahkan ditulis sempat menemui tiga ketua umum partai politik yang kini menyampaikan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Presiden berkomunikasi dengan KPU pada 11 November 2021 dan presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR,” ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam, Senin (7/3/2022).
Tanggal itu pula, kata Mahfud, yang akhirnya disepakati pemerintah dan DPR ketika dilakukan rapat kerja pada 24 Januari 2022. “Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024,” kata dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menegaskan tidak pernah ada pembahasan di tingkat pemerintah untuk menunda Pemilu 2024.
Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024: Langgar Konstitusi dan Coreng Demokrasi
3. Wacana penundaan pemilu kembali santer setelah pernyataan Cak Imin
Wakil Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan sambutan saat menghadiri deklarasi dirinya sebagai Calon Presiden digelar Alumni Universitas Indonesia Timur Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Darwin Fatir.)Usulan penundaan pemilu tersebut awalnya dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seusai menerima perwakilan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Muhaimin mengklaim para pelaku usaha khawatir masa transisi kekuasaan dapat menyebabkan ketidakpastian di sektor ekonomi dan bisnis, sehingga ia mengusulkan Pemilu Serentak 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.
Usulan penundaan pemilu tersebut juga diperkuat Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga mengaku menerima aspirasi para petani yang ingin pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sepakat memundurkan Pemilu Serentak 2024 dengan lima alasa, yaitu pandemik COVID-19 belum berakhir, ekonomi Indonesia belum membaik, pertimbangan situasi global seperti konflik antara Rusia-Ukraina, besarnya biaya pemilu mencapai Rp190 triliun, serta banyak program pembangunan tertunda karena pandemik.