Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi impor baja di Kejaksaan Agung (Kejagung). Bambang menganggap pengusutan dugaan korupsi impor baja di Kejagung adalah bukti keberadaan kartel, yang sempat mengemuka dalam rapat Komisi VII bersama Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Silmy Karim bulan lalu.
“Kasus impor besi dan baja yang saat ini diungkap Kejaksaan Agung membuktikan bahwa apa yang menjadi kecurigaan kami terbukti nyata dan bukan hanya sekedar isapan jempol,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
Seperti diketahui, dalam rapat Komisi VII DPR pada 14 Februari sejumlah anggota Dewan, termasuk Bambang, mencecar Dirut Krakatau Steel soal maraknya impor bijih besi. Saat itu Bambang sempat beradu argumentasi dengan Dirut Krakatau Steel. Hingga akhirnya Bambang mengusir Dirut Krakatau Steel dari rapat Komisi VII.
Kembali ke Bambang. Pimpinan Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra itu meyakini maraknya impor besi dan baja ke Indonesia adalah ulah kartel.
“Kami dari awal meyakini bahwa maraknya impor besi dan baja ke Indonesia bukan kebetulan, tapi sudah sistematis,” ucap Bambang.
“Kami juga mencurigai bahwa ada permainan kartel yang ingin mengambil untung besar. Apalagi, kebutuhan besi dan baja untuk ke depan akan sangat besar dengan adanya rencana pemerintah membangun Ibu Kota Negara” imbuhnya.
Lebih jauh Bambang memastikan Komisi VII DPR tiak akan berhenti mengusut maraknya impor besi dan baja ke Indonesia. Pengusutan tersebut dilakukan oleh panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi VII.
“Komisi VII akan terus mendalami persoalan melubernya impor besi dan baja ini melalui panja agar menjadi terang benderang, karena industri besi dan baja dalam negeri produktivitasnya menurun tajam akibat perilaku oknum-oknum yang ingin meraup untung dari impor ini” kata pimpinan Komisi VII dari Fraksi Gerindra itu.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.