Jakarta, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengadakan rapat bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rabu (23/3/2022). Rapat yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku itu membicarakan tentang implementasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Kemenko Polhukam diwakili Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Ahmad Sajili, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi Rukman Ahmad, dan Staf Ahli Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman A. Simatupang. Sedangkan Pemprov Maluku diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Maluku, Semuel Huwae, serta Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Maluku, Sadali Ie.
Pembahasan ini pun jadi sebuah langkah maju bagi Maluku, mengingat isu mengenai LIN ini sudah bergulir sejak lama. Masyarakat Maluku pun sudah menanti realisasi dari LIN ini.
Baca Juga: Mahfud MD Kirim Tim ke Maluku dan Papua Selesaikan Konflik Tanah
1. Pemprov Maluku sudah siapkan dokumen desain induk dan studi kelayakan
Ilustrasi nelayan (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Sadali berujar, Pemprov Maluku telah menyiapkan dokumen desain induk dan dokumen studi kelayakan LIN. Kedua dokumen itu telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tertanggal 26 Januari 2021.
“Pemprov Maluku juga telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektare di Desa Waai dan Liang, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, 300 hektare di antaranya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Ambon New Port,” kata Sadili, dilansir ANTARA.
2. Pemprov Maluku juga sudah mempersiapkan SDM
Ilustrasi kapal-kapal nelayan. ANTARA FOTO/Dedhez AnggaraLanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sadili mengungkapkan, Pemprov Maluku pun telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuK LIN. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian sarana tangkap dan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah dilakukan pemerintah setempat.
“Khusus menyangkut penyiapan SDM yang dibutuhkan, kami sampai saat ini masih menunggu kejelasan rencana induk dan proses bisnis dari KKP. Berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud,” ujar Sadali.
3. Maluku punya potensi laut yang besar
ANTARA News/Royke SinagaAhmad Sajili selaku salah satu perwakilan Kemenko Polhukam menyatakan, wajar jika Maluku dijadikan lumbung ikan nasional. Wilayah ini didukung oleh besarnya potensi perikanan dan kelautan, sekaligus menjadi penyumbang devisa bagi negara.
“Potensi ikan di perairan laut Maluku sangatlah besar, baik dari potensi maupun kandungan nutrisi daging yang dimiliki, membuat konsumen sangat doyan mengonsumsi ikan dari perairan Maluku,” kata Ahmad.
4. Komisi IV DPR semprot KKP
Kantor Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan dijaga ketat oleh petugas keamanan (IDN Times/Shemi) Sebelumnya, salah satu anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, “menyemprot” Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya, Sakti berujar bahwa LIN belum terealisasi akibat tidak adanya anggaran. Di sisi lain, pemerintah justru menggenjot pembangunan di berbagai sektor, salah satunya Ibu Kota Negara (IKN).
“Tidak boleh ada alasan tidak ada uang (untuk LIN). Ini soal janji Presiden yang ke sana (Maluku), wara-wiri ke sana dengan beberapa menteri, saya tidak bisa terima seperti ini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan dibangun groundbreaking bulan November 2017,” kata Saadiah.