Partai Demokrat (PD) menyayangkan Presiden Jokowi tak tegas menertibkan para pembantunya terkait manuver skenario 3 periode. PD menilai hal itu mencederai agenda reformasi.
“Ini terjadi karena Pak Jokowi tak merespons secara tegas untuk menertibkan para pembantunya yang terus menerus melakukan manuver pelanggengan kekuasaan ini baik melalui skenario 3 periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
“Sangat disayangkan jika kemudian pembiaran ini didasari tafsir yang keliru terhadap demokrasi. Atas nama demokrasi membiarkan terjadinya ‘terorisme konstitusi’ yang kontra demokrasi dan mencederai agenda reformasi,” imbuhnya.
Pernyataan PD merespons soal munculnya dua kubu Apdesi. Partai Demokrat juga mencurigai hanya satu kubu Apdesi yang diberi ‘panggung’ pemerintah.
“Penguasa terbaca bermain dua kaki ketika memberikan pengakuan yang sama kepada keduanya di satu sisi, namun hanya memberi panggung pada kelompok Apdesi yang mendukung wacana pelanggengan kekuasaan,” ujarnya.
Partai Demokrat menilai Jokowi mesti mengambil sikap tegas. Demokrat meminta ada evaluasi terhadap kepala desa yang menggaungkan wacana 3 periode.
“Termasuk terhadap para kepala desa yang telah secara sadar dan terang-terangan melanggar sumpah dan janjinya saat pelantikan untuk taat konstitusi namun saat ini mewacanakan 3 periode yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Para kades yang mewacanakan ini mesti di evaluasi dari jabatannya,” imbuhnya.
Simak juga video ‘Apdesi soal Teriakan ‘Jokowi 3 Periode’: Sifatnya Spontanitas’:
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: