Jakarta –
Partai Demokrat menanggapi arahan Presiden Jokowi yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat menilai seharusnya pernyataan itu ditegaskan Jokowi sejak awal. Mereka juga mengingatkan para pembantu Jokowi yang pernah menyuarakan isu itu.
“Ya saya pikir, ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statement-nya sudah jelas menyatakan gitu ya, itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Rabu (6/4/2022).
Para menteri, kata Syarief, harus mengikuti arahan Jokowi tersebut. Ia juga meminta tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk mendukung isu tiga periode seperti yang terjadi dalam silaturahmi nasional (silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu.
“Jadi tentunya para menterinya harus ikut dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti Apdesi kemarin itu ya kan. Jadi harus terimplementasi secara nyata,” ujarnya.
 Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (Dok. MPR) |
Lebih lanjut elite Demokrat itu menilai para menteri di kabinet Jokowi harus patuh ke Jokowi. “Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amendemen itu hal yang biasa,” ujarnya.
Ingatkan Luhut dkk
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta menteri berhenti atau tidak lagi menyuarakan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengkampanyekan wacana presiden tiga periode,” ujarnya.
Kamhar menilai publik akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada 2021.
“Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin ke sini yang menyuarakan malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga ketum parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP,” ujarnya.
Ia juga berharap pernyataan Jokowi bisa menghentikan kegaduhan politik yang ada. Sedangkan pemerintah bisa fokus bekerja dan menyelesaikan berbagai permasalahan seperti harga dan kebutuhan lainnya yang semakin naik.
 Kamhar Lakumani (Dok. Pribadi) |
“Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini,” ujarnya.
“Semakin ke sini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi,” katanya.
Jokowi Ingatkan Menteri
Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya.
Simak Video ‘Larangan Jokowi Agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden’:
(gbr/gbr)