Makassar, IDN Times – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse Mappasesu turut merespons wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.
Belakangan ini gelombang penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden mengemuka di sejumlah daerah. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa lintas kampus menggelar demonstrasi beberapa hari terakhir.
RMS -sapaan Rusdi Masse- menyatakan partainya di bawah Ketua Umum komando Surya Paloh taat pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Yang jelas kita taat pada konstitusi. Kalau wacana ya, yang harus dipatuhi itu kan konstitusi,” kata RMS didampingi Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik NasDem Sulsel, Mustaqim Musma, Sabtu (9/4/2022).
Baca Juga: Demo Mahasiswa Makassar Desak Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024
1. NasDem dukung Pemilu digelar 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) RMS, Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem mengatakan, Ketua Umum Surya Paloh sudah menginstruksikan seluruh anggota fraksi Nasdem mendukung Pemilu tetap digelar sesuai jadwal. Yakni pada tahun 2024.
“Pak Ketum telah sampaikan agar anggota fraksi NasDem dan kader NasDem menolak adanya wacana penundaan pemilu. Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar pemilu,” tambah RMS.
2. DPR dan Penyelenggara Pemilu sudah tetapkan jadwal
Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani) RMS mengungkapkan, Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu telah menetapkan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemiku bakal digelar 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak 27 November 2024. Semua pihak sepatutnya mendukung jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
“NasDem tetap bersama penyelenggara pemilu. Kita ingin menempatkan kepentingan bangsa, sesuai konstitusi. Kalau konstitusinya berbicara seperti itu maka NasDem akan berada paling depan mematuhi aturan,” kata RMS.
3. Mayoritas warga Makassar menolak penundaan Pemilu
ANTARA FOTO/Wahyu Putro ASejumlah demonstrasi mahasiswa terjadi di Makassar pada Rabu hingga Jumat pekan ini. Mahasiswa menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Pada Jumat (8/4/2022), demo antara lain berlangsung di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo.
Hampir sama dengan tuntutan dalam aksi beberapa hari sebelumnya, mahasiswa di Makassar unjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera bersikap untuk menghentikan polemik penundaan Pemilu 2024. Mereka menganggap isu itu membuat gaduh dan berdampak ke masyarakat.
Selain menolak masa jabatan presiden tiga periode, demonstran juga menyoroti isu kelangkaan minyak goreng, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan menolak kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, hasil survei lembaga Celebes Research Center (CRC) menunjukkan bahwa mayoritas warga Kota Makassar tidak setuju penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
CRC menggelar survei di Makassar pada 17-27 Februari 2022. Respondennya sebanyak 600 responden warga pemilik hak pilih yang tersebar secara proporsional di 15 kecamatan.
CRC menjadikan isu penundaan Pemilu 2024 sebagai salah satu materi survei. Responden ditanyai pendapatnya soal wacana yang beredar, yakni penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR di semua tingkatan untuk 2-3 tahun.
Hasilnya, 88,8 persen responden menjawab tidak setuju. Hanya 11,2 persen yang menjawab setuju dengan penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Survei CRC: 88,8% Warga Makassar Tolak Pemilu 2024 Ditunda