Jakarta –
Legislator PKB Luqman Hakim dicopot fraksinya dari jabatan pimpinan Komisi II DPR RI. Sebelum dicopot dari jabatan tersebut, Luqman Hakim melawan isu penundaan pemilu.
Pencopotan dari pimpinan Komisi II DPR diinformasikan langsung Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022). Dia menerima dua surat tembusan dari pimpinan Fraksi PKB DPR RI, yakni perpindahan anggota komisi dari Komisi II DPR ke Komisi IX DPR dan pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR dari dirinya ke Yanuar Prihatin.
Luqman mengatakan dirinya selalu siap ditempatkan di mana pun. Dia menilai rotasi ini menjadi tantangan baru baginya.
Luqman Hakim mengatakan rotasinya ini hal yang wajar. Dalam rilisnya, Luqman menyinggung jangan ribut-ribut terkait pencopotan dirinya dari pimpinan Komisi II DPR.
“Menurut saya, pemindahan tugas ini semata karena kebutuhan tour on duty untuk makin meningkatkan kinerja mesin politik FPKB DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya tidak melihat ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar kebutuhan penyegaran organisasi. Sekali lagi, itu hal biasa. Kalian tidak usah ribut,” kata Luqman.
Sebelum dicopot, Ketua Umum GP Ansor ini berbicara soal sikap Jokowi yang meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak lagi berbicara isu penundaan pemilu hingga isu perpanjangan masa jabatan presiden. Luqman mendukung Jokowi dan berharap isu ini mati setelah perintah Jokowi turun.
“Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” ujarnya.
“Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya,” kata Luqman.
Dia berharap pernyataan Jokowi menutup wacana penundaan pemilu. Luqman Hakim mengatakan agenda yang terpenting saat ini ialah mempersiapkan pemilu yang akan digelar pada 2024.
“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” ujarnya.
Pernyataan Luqman ini berbeda dengan sikap PKB yang pertama kali melontarkan isu penundaan pemilu lewat Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Lihat Video: Mendagri Respons Komisi II soal Sanksi Kepala Desa Teriak 3 Periode Jokowi
(gbr/tor)