Jakarta, IDN Times – Pengamat politik, Karyono Wibowo, menilai teguran Presiden Joko “Jokowi” Widodo kepada menterinya agar tidak lagi bicara penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, tak akan mengganggu hubungannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Sebab, hubungan keduanya tak hanya sebatas pekerjaan.
“Soal kemarahan presiden terkait wacana penundaan pemilu tidak mengganggu hubungan dan kepercayaan presiden terhadap Luhut, meski tekanan publik yang mendesak Luhut diberhentikan dari jabatan menteri,” ujar Karyono kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).
Baca Juga: Setumpuk Jabatan Luhut di Pemerintahan Jokowi, Berawal dari KSP
1. Karyono menilai Luhut sebagai bumper Jokowi
Bahkan, Karyono menilai, Luhut merupakan bumper Jokowi. Sebab, pensiunan jenderal TNI bintang empat itu merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi.
“Menurut saya, hubungan antara Jokowi dengan Luhut bukan hanya sebagai menteri pembantu presiden. Lebih dari itu, hubungannya sangat dalam, sebagai teman, orang kepercayaan yang siap menjadi bumper,” katanya.
Baca Juga: Luhut ke BEM UI: Saya Tak Pernah Katakan Presiden 3 Periode
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Jabatan setumpuk Luhut karena jadi orang kepercayaan Jokowi
Karyono kembali menyinggung soal Luhut yang merupakan orang kepercayaan Jokowi. Itulah yang menyebabkan Luhut kerap mendapat jabatan lain selain menteri.
“Tidak hanya itu, pengaruh LBP (Luhut) juga terlihat sangat besar di mata mantan Wali Kota Solo itu. Salah satu indikatornya, LBP dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis. Bahkan belum lama ini, jabatan Luhut ditambah satu jabatan lagi sebagai ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional,” ucapnya.
3. Luhut diberi jabatan lagi usai marah-marah pertanda Jokowi membutuhkannya
Lebih lanjut, Karyono menilai, jabatan terbaru Luhut sebagai Dewan Sumber Daya Air Nasional semakin menunjukkan Jokowi membutuhkan Luhut. Padahal, ada dorongan dari publik untuk mencopot mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu.
“Secara semiotika, penambahan jabatan pada LBP dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi tetap membutuhkan sosok LBP. Hal itu juga menandakan posisi Luhut belum tergoyahkan posisinya sebagai orang yang sangat dekat dengan Jokowi,” imbuhnya.


