Jakarta, IDN Times – Empat menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut telah meminta izin kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk ikut dalam Pemilu 2024. Keempat menteri tersebut yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal itu disampaikan oleh politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan ketika berbicara di program siniar politik.
“Kalau yang ku dengar cerita, Pak Jokowi sudah bertanya (ke para menterinya). Airlangga mau maju atau enggak (di Pemilu 2024). Jawabannya, (Airlangga) mau maju. Dia tanya Sandiaga Uno, katanya maju. Dia tanya Erick (Thohir), mau maju, dia tanya Puan (Maharani), dia bilang maju (di Pemilu 2024). Dia tanya Prabowo, dijawab saya maju dengan izin Bapak,” ungkap Panda ketika berbicara di program siniar Total Politik yang dikutip, Selasa (19/4/2022).
Pernyataan Panda itu untuk memberikan ketegasan ke publik bahwa Jokowi tak ingin maju lagi dalam Pemilu 2024. Namun, orang-orang di sekeliling Jokowi yang kerap mengampanyekan itu.
Panda menambahkan, dalam pandangannya Jokowi adalah sosok presiden yang bersih. Bahkan istri Jokowi, Iriana, kata Panda, tidak pernah cawe-cawe dalam hal penunjukkan siapa pun untuk duduk sebagai petinggi di perusahaan BUMN.
“Jadi, kami percaya kepada dia, bahwa dia tidak ingin menunda Pemilu 2024,” katanya.
Namun, di sisi lain, kini Jokowi didorong untuk mencopot para menteri yang berniat ikut Pemilu 2024. Mengapa demikian?
1. Empat menteri tak akan fokus bekerja karena mulai bersiap maju di Pemilu 2024
Menteri BUMN, Erick Thohir (dok. Tim Publikasi Erick Thohir) Dalam pandangan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, empat menteri yang disebut sudah meminta izin ke Jokowi untuk ikut Pemilu 2024, sudah tak lagi fokus bekerja sejak tahun ini. Apalagi, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022 mendatang.
“Ini kan sudah masuk tahun politik, sudah main masing-masing dan menggunakan manuvernya masing-masing untuk kepentingan parpol masing-masing,” ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Minggu 17 April 2022 lalu.
Itu sebabnya, di periode pertama menjabat, Jokowi pernah melarang menteri tak boleh merangkap posisi ketua umum partai politik. Tujuannya, agar fokus bekerja.
Namun, sikap Jokowi itu berubah memasuki periode kedua ia menjabat. Hal itu, kata Ujang, untuk mengakomodasi masuknya Golkar ke dalam partai koalisi. Di periode pertama, Golkar terlihat dekat dengan Partai Gerindra.
Setidaknya ada tiga menteri yang juga merangkap jabatan sebagai menteri yakni Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), dan Suharso Monoarfa (Ketum PPP).
Ujang menyarankan Jokowi mengganti para menteri yang merangkap jabatan ketum. Apalagi bila menteri itu sudah terbukti berniat ingin maju di Pemilu 2024. Ia menyarankan menteri diisi kader parpol yang tidak menjabat posisi ketua umum.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Supaya yang jadi ketum parpol itu bisa fokus berkampanye dan menteri dari kader parpol bisa fokus bekerja,” tutur dia.
Baca Juga: Pengamat Nilai Jokowi Tak Mungkin Depak Luhut dari Kabinet
2. Menteri yang ikut Pemilu 2024 berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat) Poin penting yang digaris bawahi oleh Ujang yakni biasanya menteri yang sudah terlihat akan maju di Pemilu 2024, cenderung tak ingin meninggalkan jabatannya. Sebab, mereka bisa memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye.
“Pasti fasilitas negara kan bakal digunakan. Pesawat untuk berkampanye yang digunakan pasti kan milik negara. Kalau dia tidak jadi menteri kan juga sulit (untuk berkampanye),” kata Ujang.
Selain itu, dengan tetap menjabat sebagai menteri, maka mereka tetap mendapatkan eksposure media dan panggung-panggung politik. Dengan begitu, namanya tetap diingat oleh publik.
3. Duet Prabowo-Sandi tak mungkin diajukan lagi dalam Pemilu 2024
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ALebih lanjut, Ujang menyebut, Gerindra tak akan mungkin mengulang lagi duet Prabowo-Sandi di Pemilu 2024. Artinya, bila Sandi tetap kukuh ingin ikut Pemilu 2024, maka ia harus meninggalkan Partai Gerindra.
“Justru, kalau mengajukan Prabowo-Sandi lagi akan lebih mudah dikalahkan. Karena mereka kan berasal dari satu partai yang sama. Lebih baik kan cawapresnya dari partai yang lain agar bisa menambah kekuatan politik,” ungkapnya.
Bila Gerindra tetap ngotot mengusung kembali Sandi, maka mereka diprediksi tidak akan didukung oleh partai lain. Idealnya, cawapres berasal dari partai berbeda.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Sandi berkomitmen untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: PAN Akhirnya Gabung Lagi ke Pemerintah, Bakal Dapat Kursi Menteri?