Jakarta, IDN Times – Larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng diprediksi tak efektif mengatasi permasalahan minyak goreng, dalam hal ini terkait lonjakan harga di Tanah Air.
Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, permasalahan minyak goreng bukan disebabkan keterbatasan pasokan, tetapi pada sisi distribusi dari produsen ke konsumen.
“Kalau dengan hanya melarang ekspor CPO, ini tidak menyelesaikan permasalahan di minyak goreng menurut saya,” kata Faisal kepada IDN Times, Senin (25/4/2022).
Baca Juga: [BREAKING] Alasan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng: Agar Ketersediaan Melimpah
1. Kebijakan pemerintah keliru
ilustrasi minyak (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) Adapun wacana yang dilontarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu dilihat sebagai kekeliruan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng. Sebab, menurutnya larangan ekspor CPO ini hanya akan menimbulkan permasalahan baru.
“Sejak awal saya rasa pemerintah tidak memahami permasalahan secara mendalam dan komprehensif, akar permasalahannya. Sehingga beberapa kali kebijakan yang diberlakukan ini banyak mudhorot-nya, banyak efek sampingnya, walaupun niatnya baik sebetulnya,” tutur Faisal.
2. Industri produk turunan CPO lain kena imbas
Pekerja perkebunan sedang menaikan kelapa sawit ke atas truk. (thefern.org)Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Faisal menuturkan produk turunan CPO bukan hanya minyak goreng. Dengan larangan ekspor yang direncanakan berlaku pada Kamis, (28/4) mendatang, menurutnya industri lain akan kena imbasnya.
“Perlu diperhatikan sumber permasalahannya. Jangan kemudian ingin menyelesaikan masalah di satu sisi, tapi yang kena getahnya semua. Jadi aspek-aspek yang tidak ada hubungannya dengan itu, misalnya biodiesel, olekimia, ini kan tidak ada hubungannya dengan minyak goreng, tapi mereka kena getahnya juga ketika tidak boleh ekspor,” ucap Faisal.
Di sisi lain, dia mengatakan total produksi CPO di Indonesia telah melebihi kebutuhan dalam negeri. Sehingga jika ekspor dilarang, maka akan timbul potensi kerusakan produk CPO karena tak tersalurkan.
“Sejak awal kita sudah sampaikan, kalau lihat dari supply sebenernya relatif cukup baik CPO maupun minyak goreng. Bahkan semenjak diberlakukan DMO dan DPO kemarin di bulan Januari, itu banyak CPO yang tertimbun dan rusak. Jadi tidak termanfaatkan dan mubadzir sebetulnya. Sebenarnya, produksi CPO kita mayoritas untuk ekspor daripada untuk domestik,” ujar dia.
Baca Juga: Ekspor CPO Bakal Dilarang, Gimana Dampaknya ke Petani Sawit?
3. Rantai distribusi perlu diawasi ketat
Sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/1/2022). (ANTARA FOTO_Muhammad Iqbal) Faisal mengatakan, pemerintah perlu mengawasi jalur distribusi minyak goreng untuk mengendalikan harga, bukan melarang ekspor bahan bakunya (CPO), atau minyak gorengnya.
“Sebetulnya supply itu cukup. Kemendag juga menyatakan bukan hanya supply CPO, supply minyak goreng pun cukup. Kalau ada kekurangan pasti tidak terlalu signifikan untuk mengatasi masalah minyak goreng. Karena permasalahannya lebih ke distribusi, ke retailer, ke konsumen yang ini tidak dipantau dengan baik. Jadi mestinya pemerintah melakukan tugasnya di situ. Jadi intervensi yang terbaik itu di situ,” tutur Faisal.
Baca Juga: 81 Produsen Minyak Goreng Sawit Wajib Salurkan Minyak Curah Bersubsidi