Jakarta, IDN Times – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, tidak elok dan sangat merendahkan aksi deklarasi Joko “Jokowi” Widodo sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Sebab, Jokowi sudah dengan tegas menolak maju lagi sebagai capres dalam Pemilu 2024.
Pernyataan Adi itu untuk menanggapi deklarasi Prabowo Subianto dan Jokowi sebagai pasangan RI 1 dan RI 2 dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.
“Masak Beliau dipaksa untuk maju lagi di pilpres untuk ketiga kalinya jadi cawapres. Jadi capres saja Beliau gak mau. Itu kan logika sederhananya,” ungkap Adi kepada media, Senin (17/1/2022).
Menurut Adi, sikap Jokowi sudah jelas bahwa ia tidak akan mau ikut dalam Pilpres 2024. Alih-alih ikut berkompetisi, publik justru menanti siapa capres yang didukung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Itu sebabnya dalam berbagai survei, nama Jokowi kerap seolah masih diinginkan untuk maju di Pilpres 2024.
“Prosentasenya kalau di hasil survei kami mencapai 39 persen. Itu sebabnya, restu Jokowi juga menjadi rebutan banyak partai politik,” katanya.
Ia menambahkan, deklarasi yang dilakukan oleh Sekber tidak lebih dari sekedar menggunakan variabel Jokowi untuk menarik pemilih. Hal tersebut, kata Adi, menandakan Jokowi masih memiliki magnet yang kuat bagi para pemilih.
Lalu, apa tanggapan PDIP soal deklarasi Sekber tersebut?
1. PDIP nilai deklarasi Jokowi sebagai cawapres pada Pemilu 2024 sekedar lucu-lucuan politik
Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan) Sementara, ketika dimintai tanggapannya, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menilai, partainya masih memiliki waktu dua tahun lebih untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Maka, menurutnya, tak heran bila kreativitas politik akhir-akhir ini semakin berkembang.
“Ini kan sekedar lucu-lucuan politik saja, termasuk politik tentu ada kepatutan dan etika. Tinjauan-tinjauan itu tentunya menjadi pegangan bagi kami. Ini perlu satu lagi yang berbicara, harusnya Cak Lontong ikut nimbrung,” ungkap Nusyirwan ketika diwawancarai oleh stasiun Kompas TV pada Senin pagi tadi.
Ia menambahkan, hingga saat ini PDIP belum menentukan kandidat bagi capres atau cawapres pada Pemilu 2024. Tetapi, sikap gotong royong politik akan tetap dijaga termasuk dengan Partai Gerindra, yang kini dinilai sedang mesra-mesranya bersama partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Yang akan memutuskan kan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tentu semua tinjauan akan dijadikan pertimbangan pada saatnya nanti,” kata dia lagi.
Lagipula, ujar Nusyirwan, PDIP saat ini masih melakukan konsolidasi di internal partai. Kreativitas politik yang saat ini berkembang dijamin tidak akan mempengaruhi keputusan soal penentuan capres dan cawapres yang nantinya diumumkan ke publik.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Resmikan Tugu Api di Kemenhan Bersama Prabowo dan Megawati
2. Sekber Prabowo-Jokowi dukung pasangan itu melanjutkan pembangunan Indonesia
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Deklarasi Prabowo-Jokowi dilakukan secara internal di kantor Sekber di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Sekber menyebut, deklrasi Prabowo-Jokowi berbeda dengan JokPro yang sudah disampaikan lebih dulu ke publik.
Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel menjelaskan alasan mendukung pasangan itu kembali maju di Pilpres 2024, lantaran pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi selama satu dekade sudah berhasil. Sehingga, sebaiknya pembangunan itu kembali dilanjutkan.
“Mendorong Prabowo Subianto calon presiden dan Joko Widodo calon wakil presiden sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024,” ungkap Gisel dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Januari 2022 lalu.
Mereka yakin pasangan Prabowo-Jokowi bakal membuat Indonesia kembali bangkit usai terpuruk akibat pandemik COVID-19. Mereka menyebut, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil keluar dari resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemik.
“Sedangkan banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura,” kata mereka lagi.
3. Jokowi menolak tegas jadi presiden 3 periode
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah berulang kali menyatakan menolak untuk kembali dicalonkan menjadi R1 dalam Pemilu 2024. Apalagi konstitusi membatasi kepemimpinan presiden maksimal 2 kali berturut-turut. Pada 2019 lalu, Jokowi bahkan pernah menyebut pihak yang mewacanakan untuk menambah masa kepemimpinannya, sama saja ingin menjerumuskannya.
“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, kedua, ingin cari muka, atau ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka pada 2019 lalu.
Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.
Baca Juga: Jokowi-Prabowo ke Kaltim Bareng, Relawan JokPro: Pertanda Duet 2024