Bandung, IDN Times – 11 April 2022 nampaknya akan menjadi salah satu sejarah reformasi di Indonesia. Ribuan mahasiswa di berbagai daerah berencana melakukan aksi, di mana salah satu poinnya adalah penolakan presiden menjabat selama tiga periode.
Gaung ini pun mendapat banyak respon baik negatif maupun positif. Berbagai kalangan memberikan pandangan pada rencana aksi unjuk rasa tersebut, salah satunya aktivitas 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Narahubung Aktivis 98 Jabar, Eko Arif Nugroho mengatakan, berbagai aksi yang dilakukan mahasiswa sekarang tidak terlepas dari gerakan reformasi mahasiswa pada 1998 ketika berhasil melengserkan Presiden Soeharto. Terlebih sejarak telah memberikan bahwa tanpa pembatasan jabatan pemerintahan, kekuasaan justru menjadi korup dan otoriter.
“Karena itu segala upaya untuk mencoba memperpanjang kekuasaan adalah tindakan berbahaya yang mengkhianati cita-cita reformasi,” ujar Eko saat dihubungi IDN Times, Minggu (10/4/2022).
1. Berikan dukungan pada mahasiswa
Anggi MuliawatiMenurutnya, banyak mantan aktivitas 98 yang memberikan dukungan pada aksi mahasiswa sekarang. Terlebih apa yang mereka sampaikan kepada pemerintah berkaitan juga dengan kondisi rakyat sekarang yang banyak mengalami kesulitan ekonomi dengan melambungnya sejumlah kebutuhan pokok.
“Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, harga bahan bakar naik, rakyat antri minyak goreng di mana-mana,” kata dia.
Sementara itu, kritik dari mahasiswa dan civil society sebagai bagian dari semangat historis menjaga demokrasi berjalan pada relnya malah ditanggapi sinis dan represif.
2. Pemerintah harus fokus menyelesaikan kondisi ekonomi yang carut marut
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat) Karena itu, menimbang krisis politik & ekonomi yang terjadi saat ini, Aktivis 98 Jawa Barat memandang perlu untuk menyatakan sikap, yaitu:
1. Menolak penundaan pemilu 2024 dan penambahan periodesasi jabatan presiden menjadi 3 periode.
2. Menghimbau Pemerintah dan Partai Politik fokus pada penyelesaian kondisi ekonomi yang carut marut akibat kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar.
3. Mendukung Gerakan Mahasiswa Angkatan 2022 untuk memperhebat perjuangan menegakkan Reformasi di tanah air.
3. Polisi waspadai oknum tunggangi unjuk rasa mahasiswa
Personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta melaksanakan apel pengamanan di Lapangan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat) Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengimbau agar aksi di kawasan Jabar dilaksanakan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.
Unjuk rasa adalah bagian dari Demokrasi karena bentuk ekspresi yang diungkapkan lewat aksi unras merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri, keterlibatan publik menjadi kunci dari demokrasi.
“Polda Jabar meminta pengunjuk rasa yang akan menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak anarkis, apalagi saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, sehingga disarankan menyatakan aspirasi secara sejuk dan damai,” kata dia
Unras, lanjut Ibrahim, jangan sampai mengganggu aktivitas dan ketertiban umum. Selain itu, antisipasi unjuk rasa tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang lain.
Polda Jabar akan mengamankan unjuk rasa secara persuasif karena itu Polda Jabar akan menjaga sehingga semuanya berjalan aman dan kondusif.