Jakarta –
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said berbicara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Sudirman Said menilai tak ada alasan secara moral untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden.
“Tak ada alasan secara moral untuk menunda Pemilu, apalagi menambah masa jabatan presiden. Sudah banyak juga para tokoh yang mengingatkan bahaya yang mengekor penundaan Pemilu ini,” kata Sudirman Said dalam acara daring, Minggu (6/3/2022).
Sudirman Said mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan yang saat ini diberikan bersifat sementara. Maka, sebut dia, perlu ada penyegaran bagi pemegang kekuasaan.
“Kekuasaan yang sedang dipegang oleh mereka saat ini adalah sesuatu yang dipinjamkan dan bersifat sementara sehingga perlu selalu ada penyegaran,” ujarnya.
Sudirman menyarankan Presiden Jokowi membentuk citra yang positif di akhir masa jabatannya. Dia juga mengajak semua pihak membantu Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya secara terhormat.
“Presiden Jokowi dapat memanfaatkan sisa masa jabatannya dengan baik dan membuat citra positif sehingga akhir kekuasaan beliau dapat diakhiri dengan baik,” kata dia.
Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang merespons usulan penundaan pemilu. Hensat menilai seharusnya Presiden Jokowi mengumumkan dengan tegas bahwa Pemilu harus dilaksanakan pada 14 Februari 2024, bukan hanya dengan statement taat konstitusi.
“Konstitusi bisa disesuaikan nanti, kalau ada niat untuk mengkudeta konstitusi,” kata Hendri Satrio atau Hensat dalam kesempatan yang sama.
Hendri menyindir apabila Jokowi enggan menyampaikan statement, bisa dibantu oleh pemimpin lain seperti Kiai Ma’ruf Amin selaku wakil presiden. Dia menganggap aktor intelektual yang menyampaikan orkestrasi penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan penambahan periode masa jabatan presiden bermaksud mengkudeta KPU yang telah menetapkan jadwal tahapan pemilu.
“Aktor intelektual ini bukan hanya sudah mengkudeta KPU yang merupakan lembaga negara yang secara sah menyelenggarakan Pemilu dan telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, namun juga menganggap remeh kecerdasan rakyat Indonesia,” lanjut dia.
Untuk diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 terus bergulir hingga menimbulkan interpretasi yang beragam. Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini meminta tak ada pihak yang berimajinasi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas bersikap.
“Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Faldo juga menjelaskan presiden telah bersikap terkait usulan penundaan pemilu tersebut.
“Tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan, itu kan isi sumpah Presiden. Jadi kalau kita percaya pada negara kita, ya ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Soal usulan, ya harus didengar, namanya dengar pikiran orang, pasti perasaan bisa beda-beda. Saya kira kita harus move on ke pekerjaan utama kita kembali,” jelas Faldo.
(fca/gbr)