Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan tidak ada alasan untuk membuat Joko “Jokowi” Widodo turun dari jabatannya sebagai presiden.
Hal itu diungkapkan Luhut berkaitan dengan wacana tiga periode Presiden Jokowi memimpin Indonesia.
“Saya tanya ke kamu apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya? Kalau dari saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan kok banyak rakyat itu nanya,” kata Luhut saat ditemui awak media di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Tata Kelola Kelapa Sawit Bermasalah, Luhut: Digitalisasi Jadi Solusi
1. Dua alasan Jokowi tetap melanjutkan tugas sebagai presiden
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Ada dua alasan yang disebut Luhut datang dari rakyat untuk mempertahankan Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk ketiga kalinya.
Pertama, kata Luhut, situasi di Indonesia saat ini relatif tenang. Belum jelas apa yang dimaksud Luhut dengan situasi tenang tersebut. Namun, dia mengklaim itu merupakan salah satu alasan tidak diperlukannya penurunan jabatan presiden dari tangan Jokowi.
“Kedua, kenapa duit segitu besar, itu kan banyak tuh mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti aja loh. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa musti kita buru-buru?” ujar Luhut.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Luhut Menteri Paling Tajir, Bayar Pajak 35 Persen
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Semua tetap harus melewati proses
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri) Kendati begitu, Luhut meminta kepada semua pihak untuk tenang dalam menghadapi wacana tiga periode Jokowi. Semua, sambung Luhut, harus menjalani proses terlebih dahulu di DPR. Wacana tersebut pun bisa ditolak atau disetujui oleh DPR.
“Nah itu kan semua berproses. Kalau memang nanti proses sampai ke DPR ya bagus. DPR gak setuju ya berhenti. Kalau di DPR setuju kemudian MPR gak setuju ya berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” ucap Mantan Menkopolhukam tersebut.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu, Publik Ramai Tanyakan Klaim Big Data Luhut
3. Luhut klaim banyak yang ingin Pemilu 2024 ditunda
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Sebelumnya diberitakan, Luhut menyatakan ada 110 juta warganet di media sosial yang ingin agar pemilu 2024 ditunda satu hingga tiga tahun mendatang. Namun, ia tak pernah menyebut dari mana big data itu diperoleh.
“Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini,” ungkap Luhut ketika berbicara pada program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut mengklaim rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi, sehingga Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.
“Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi,” katanya.